BPS Kepri mengerahkan 819 petugas sensus pertanian 2023

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (BPS Kepri) mengerahkan 819 orang petugas sensus pertanian tahun 2023 yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

"Masing-masing petugas, terdiri dari pendata lapangan (PCL), pemeriksa lapangan (PML) dan koordinator sensus kecamatan (Koseka)," kata Kepala BPS Provinsi Kepri, Darwis Sitorus di Kota Tanjungpinang, Kamis.

Ia merinci sebaran petugas sensus pertanian di tujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kepri, yaitu
Kabupaten Karimun 143 petugas, Kabupaten Bintan 110 petugas, Kabupaten Natuna 117 petugas, Kabupaten Lingga 93 petugas, Kabupaten Anambas 78 petugas, Kota Batam 228 petugas, dan Kota Tanjungpinang 50 petugas.

Darwis menyampaikan para petugas sensus pertanian tersebut sudah dibekali pelatihan sebelum turun ke rumah-rumah warga guna memotret kondisi dan struktur pertanian di daerah setempat.

"Jadwal pelaksanaan pendataan sensus pertanian 2023 selama dua bulan penuh, mulai dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2023," ungkap Darwis.

Secara khusus, ia berpesan kepada para petugas baik PCL, PML maupun Koseka dapat memperhatikan jadwal sensus pertanian agar ditaati dengan disiplin, diselesaikan tepat waktu, dan data yang dihasilkan berkualitas.

Menurutnya PCL bertugas melakukan setiap tahapan pendataan sesuai SOP yang telah ditentukan, baik itu pemutakhiran muatan satuan lingkungan setempat (SLS) dengan daftar L1, maupun pendataan rumah tangga usaha pertanian dengan kuesioner L2.

Sedangkan PML dan Koseka mengawal pendataan setiap tahapan. Pemutakhiran muatan dengan daftar L1 oleh PCL agar dapat dipastikan tidak ada keluarga/rumah tangga yang terlewat. Begitu pula dengan kuesioner L2, jangan sampai terlewat bila ada rumah tangga teridentifikasi sebagai rumah tangga usaha pertanian.

"Yang utama buat para petugas, selalu jaga kesehatan dan tetap berkoordinasi antara PCL dan PML, juga dengan Koseka sehingga kegiatan lapangan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu," ucap Darwis.

Lanjut Darwis menjelaskan sensus pertanian 2023 merupakan sensus pertanian yang ketujuh, sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1963. Sensus pertanian dilakukan BPS sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 1997 dan rekomendasi FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia.

Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini, yaitu memberikan gambaran secara komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil, peningkatan kualitas statistik pertanian sebagai kerangka sampel survei pertanian, dan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian

"Hasil sensus pertanian 2023 merupakan pijakan untuk merancang masa depan pertanian dan pangan ke depan," ungkapnya.

Ia menambahkan sensus pertanian 2023 mendukung kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional dengan menyediakan data pertanian yang lengkap mencakup tujuh subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian.

Pihaknya turut mengimbau masyarakat petani memberikan informasi yang jujur dan benar kepada petugas sensus pertanian, karena hal ini juga berkaitan dengan kebijakan strategis pemerintah dalam kaitannya dengan pengembangan sektor pertanian di masa-masa mendatang.

"Kami pun mengharapkan dukungan pemerintah daerah Kepri untuk menyukseskan sensus pertanian 2023 demi menghasilkan data pertanian Indonesia yang lebih baik," demikian Darwis Sitorus.