Natuna (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau memastikan proses pencoblosan pada Pilkada 2024 di tempat pemungutan suara (tps) di daerah itu akan ramah bagi difabel atau penyandang disabilitas.
Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna Bahrul Amin saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Natuna, Sabtu, mengatakan pihaknya melakukan mitigasi guna menciptakan tps yang bisa mempermudah para difabel menggunakan hak pilihnya.
"Setiap tps yang kita bangun pasti mempertimbangkan akses bagi kalangan disabilitas," ucap dia.
Baca juga: Kepri tingkatkan daya saing produk koperasi dan UMKM
Pihaknya juga telah menyusun strategi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada mereka.
Bahkan, ibu hamil dan lansia juga akan menjadi perhatian khusus mereka pada hari pemungutan suara.
Upaya ini mereka lakukan agar seluruh warga di wilayah untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Ia menyebut hal ini juga telah dilakukan pada Pemilu 2024.
"Jika mereka butuh pendampingan, maka mereka dibenarkan untuk pakai pendamping," ujar dia.
Baca juga: Ditpolairud Polda Kepri gagalkan pengiriman 8 calon PMI ilegal ke Malaysia
Ia menambahkan hingga hari ini, data pemilih disabilitas yang sudah dilakukan pecocokan dan penelitian (coklit) yakni mencapai 700 jiwa.
"Untuk total pemilih Natuna yang sudah dicoklit sekitar 97,5 persen (dari 58.268)," imbuh dia.
Pada pemberitaan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau melibatkan komunitas rumah peduli disabilitas setempat dalam pengawasan Pilkada 2024.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Natuna Ila Nurlaila saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Natuna, Selasa, mengatakan pihaknya telah mengirimkan permintaan kepada komunitas tersebut untuk mengirimkan dua orang anggotanya menjadi calon peserta pengawasan partisipatif (P2P).
Baca juga: KPU Kepri catat 1.536.529 pemilih pada Pilkada 2024 sudah ikuti coklit
Ia menjelaskan anggota yang dikirim nantinya akan diberikan edukasi terkait pengawasan pilkada.
"Anggota yang didaftarkan akan mengikuti program P2P tingkat dasar," ucap dia.
Baca juga: KPU: 60 persen pemilih di Kepri dari kalangan milenial
Komentar