PDI Perjuangan sebut peta politik pilkada bisa berubah usai Airlangga mundur

Jakarta (ANTARA) - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan peta politik pada Pilkada 2024 bisa berubah usai Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

"Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan pilkada tingkat provinsi, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Ahad.

Ia tidak menyebut di mana saja peta politik Pilkada 2024 akan berubah, tetapi ia menjelaskan bahwa pilkada dengan daerah padat penduduk akan terdampak.

"Karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak, dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamen kekuasaan bagi kepentingan 2029," kata dia.

Adapun pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa fundamen kekuasaan bagi PDI Perjuangan di Pilkada 2024 adalah memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, hingga membangun kedaulatan pangan.

"Itu fundamen politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029. Itu elitis, dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata dia.

Sementara itu, Hasto mengatakan bahwa kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan bahwa Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum partai bukan karena ada tekanan dari internal partai.

Agung menyebut keputusan Airlangga itu, yang diumumkan di Jakarta, Minggu, murni keputusan dia pribadi.

"Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri," kata Agung Laksono saat dihubungi di Jakarta, Ahad.

Agung juga menyebut keputusan Airlangga mundur tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dahulu di internal partai, termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar sebelum dia menetapkan sikapnya itu.

"Tidak ada, tidak ada komunikasi atau konsultasi, konsultasi dia (Airlangga) mengundurkan diri, seperti itu, tidak ada," kata Agung Laksono.

Ketua Dewan Pakar Golkar itu menyebut sebagaimana yang diumumkan Airlangga, dia memilih mundur karena ingin fokus pada pekerjaannya, terutama selama masa transisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto yang memenangi Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden terpilih.

"Alasannya sudah dikemukakan ya, dia ingin fokus pada pekerjaannya, terutama pada masa transisi antara pemerintahan di bawah Pak Jokowi dengan pemerintahan presiden yang sudah terpilih, Pak Prabowo. Jadi, Airlangga tidak menguraikan apa alasan yang lain. Saya kira ya seperti itu dipakai sebagai dasar," kata Agung.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP sebut peta politik pilkada bisa berubah usai Airlangga mundur