Kemendukbangga/BKKBN rancang peta jalan kependudukan untuk Sumatera

Batam (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merancang peta jalan pembangunan kependudukan dan rencana aksi tahun 2025-2029 untuk wilayah Sumatera.

Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta dalam kegiatan internalisasi yang dilaksanakan di Kota Batam, Selasa, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menyusun arah pembangunan.

“Kami akan rancang peta jalan ini bersama-sama dan kami berharap tidak hanya mengatur soal pertumbuhan penduduk, tapi juga urbanisasi, pengendalian stunting dan kualitas generasi penerus bangsa menuju masyarakat sejahtera,” ujarnya di Batam, Selasa.

Kegiatan ini diikuti 230 peserta dari perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Perwakilan BKKBN dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menegaskan bahwa peta jalan akan beradaptasi terhadap kemampuan dan target setiap daerah.

“Kami ingin daerah tidak bingung dalam menjalankan visi pembangunan jangka panjang. Melalui peta jalan ini, kami berikan untuk lima tahun ke depan, disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)) masing-masing, dan setiap tahunnya dimonitor, apakah indikatornya berjalan atau tidak,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa terdapat 30 indikator utama pembangunan kependudukan yang akan dimasukkan dalam RPJMD dan dokumen perencanaan daerah lainnya.

Bonivasius mengatakan bahwa dengan perencanaan yang memiliki rentang waktu lima tahun, dapat mewujudkan implementasi dan pengawasan yang lebih konkrit.

Sementara itu, Asisten III Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Misni menyampaikan bahwa Kepri telah mengintegrasikan 22 dari 30 indikator dalam draf RPJMD 2025-2029.

“Kami sudah mulai melakukan pemetaan terhadap indikator-indikator tersebut. Sisanya yang delapan sedang kami diskusikan hari ini agar bisa terakomodasi sepenuhnya,” ujarnya.

Delapan indikator yang masih dalam pembahasan, yakni angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, persentase penduduk bersertifikat keahlian, persentase pekerja informal, kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), indeks lansia berdaya, indeks pengasuhan remaja, kampung keluarga berkualitas, dan net migration rate.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan kependudukan menjadi bagian utama dari perencanaan daerah, dengan harapan semua target dapat tercapai dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.