KPU Natuna utamakan distribusi logistik pilkada ke pulau penyangga

id Pilkada,logistik,gudang,PPK,PPS,Natuna,pulau penyangga

KPU Natuna utamakan distribusi logistik pilkada ke pulau penyangga

Logistik berupa surat suara pilkada untuk Natuna (ANTARA/HO-KPU Natuna)

Natuna (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengutamakan pendistribusian logistik Pilkada 2024 ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) di pulau-pulau penyangga.

Ketua KPU Kabupaten Natuna Kusnaidi di Natuna, Senin, mengatakan pendistribusian dijadwalkan pada 20 November 2024.

"Kita jadwalkan pendistribusian logistik tanggal 20 November ke pulau terjauh, seperti Midai, Serasan, Subi, Pulau Panjang dan Pulau Laut," ucap dia.

Baca juga: KPU Kepri libatkan tujuh panelis debat di pilkada 2024

Ia menyebut pendistribusian dijadwalkan sesuai rute kapal reguler, namun jika tidak memungkinkan pihaknya akan meminta bantuan dari para pemangku kepentingan di wilayah setempat.

"Di 22-23 November kita distribusikan ke Bunguran Barat dan Pulau Tiga, kemudian baru kita distribusikan ke Pulau Bunguran Besar," ujar dia.

Ia menerangkan, agar logistik tidak rusak saat berada di gudang ppk pihaknya memberikan bimbingan teknis (bimtek) terkait tata kelola logistik. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni 28-29 Oktober 2024 di Kecamatan Bunguran Timur.

Ia menyebut pada bimtek peserta diajarkan cara menyusun, membawa logistik dan hal lainnya yang berkenaan dengan logistik.

"Pesertanya ketua dan sekretaris ppk, panitia pemungutan suara (PPS), se-Kabupaten Natuna," ucap dia.

Baca juga: KPU RI kirim surat suara Pilgub Kepri ke Natuna dengan kapal laut

Tujuannya agar logistik Pilkada tidak rusak, sebab logistik yang rusak berpotensi mengakibatkan konflik.

"Kita mau menyatukan persepsi terkait pengelolaan logistik, sebab logistik akan di distribusikan ke PPK pada November mendatang," ujar dia.

Selain bimtek tata kelola logistik, pihaknya juga mengajarkan badan ad hoc yakni PPK dan PPS cara mengelola dan melaporkan keuangan dari kegiatan yang telah dilakukan.

Ia menilai, bimtek ini perlu diberikan agar badan ad hoc tidak salah dalam melaporkan dan lebih kreatif menggunakan anggaran.

"Anggaran yang kita gunakan pada Pilkada ini berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)," ucap dia.

Ia menyebut, Pemilu 2024 telah sukses mereka laksanakan baik tahapan hingga pengguna anggaran.

Ia berharap Pilkada 2024 juga sukses dilaksanakan tanpa ada temuan dan hal lainnya.

"Alhamdulillah tidak ada temuan atau pengembalian yang harus kita lakukan," ujar dia.

Baca juga: KPU dan Diskominfo Kota Batam koordinasi atasi sinyal di 15 titik

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE