Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) Rohina menyatakan dana alokasi khusus bantuan operasional keluarga berencana (DAK BOKB) tahun anggaran 2025 sebesar Rp23 miliar.
Rohina menyebut anggaran itu bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (dulunya BKKBN), yang disalurkan untuk tujuh kabupaten/kota se-Kepri.
"Paling besar itu di Kota Batam sekitar Rp7 miliar, karena jumlah penduduknya terbanyak dibanding kabupaten/kota lainnya di Kepri," kata Rohina usai menyerahkan secara simbolis DAK BOKB 2025 di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis.
Rohina menyebutkan dana itu diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani soal keluarga berencana atau KB di setiap kabupaten/kota, misalnya di Kota Tanjungpinang yang menangani KB ialah Dinas Kesehatan.
Menurutnya dana itu diperuntukkan sesuai program-program yang dicanangkan Kemendukbangga, seperti percepatan penanganan stunting, tim pendamping keluarga, rakor stunting, mini lokakarya di desa, serta anggaran pergerakan KB.
Rohina menekankan kepada tiap kabupaten/kota untuk merealisasikan anggaran tersebut secara maksimal dan tepat sasaran, karena ketika serapannya tidak maksimal maka bantuan DAK itu berpotensi dikurangi pada tahun-tahun berikutnya.
"Kalau untuk tahun lalu realisasi DAK BOKB di Kepri sudah cukup tinggi, tahun ini harus ditingkatkan lagi," ujarnya.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memberikan perhatian khusus kepada seluruh bupati/wali kota melalui OPD yang menangani tugas dekonsentrasi supaya memaksimalkan serapan DAK BOKB hingga akhir 2025.
"Pada DAK itu ada berbagai pembiayaan, misalnya anggaran tim pendamping keluarga dan kegiatan dukungan program stunting yang harus segera direalisasikan," ujar Ansar.
Ansar memastikan Pemprov Kepri ikut mengawaal realisasi DAK BOKB 2025 agar capaiannya lebih baik dibanding tahun lalu, karena anggaran yang sebesar Rp23 miliar itu tidak mudah diperjuangkan di tingkat pusat, sehingga perlu menjadi atensi khusus bersama pihak-pihak terkait.
Ia turut memaparkan realisasi DAK BOKB di Kepri tahun anggaran 2024, berdasarkan aplikasi Morena terealisasi sebesar 87,92 persen, yaitu Rp19,6 miliar dari pagu total sebesar Rp22,3 miliar.
"Penyerapan tertinggi diraih Kabupaten Bintan sebesar 97,24 persen, dan terendah adalah Kota Tanjungpinang dengan realisasi sebesar 70,94 persen," kata Ansar.
Asisten II Pemkot Tanjungpinang Elfiani Sandri menyampaikan DAK BOKB dimanfaatkan sesuai program prioritas Kemendukbangga, salah satunya terkait percepatan penanganan stunting di ibukota Provinsi Kepri tersebut.
Menurutnya prevalensi stunting di Tanjungpinang saat ini di angka 15 persen atau mendekati target penurunan stunting secara nasional sebesar 14 persen.
"Selain DAK BOKB, kami juga dapat bantuan APBD untuk penanganan stunting di Tanjungpinang," kata Elfiani.
Komentar