Batam (ANTARA Kepri) - Ratusan warga Tanjungbuntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam melakukan unjuk rasa di DPRD menuntut kejelasan status lahan yang mereka tempati sejak puluhan tahun, namun masih dinyatakan sebagai hutan lindung, Senin.
"Kami minta status lahan yang sudah dihuni ratusan kepala keluarga sejak lama disahkan. Sejak kami tempati itu bukan hutan lindung," kata juru bicara Abu Fahmi saat menyampaikan tuntutannya.
Ia mengatakan, sudah bosan dengan janji-janji perwakilan yang duduk di DPRD Kota Batam.
"Saya minta ketua DPRD memanggil wali kota dan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk melakukan perundingan. DPRD adalah wakil rakyat yang harus mengakomodir keinginan rakyat," kata dia.
Ia mengatakan, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja harus mau berunding.
"Kami juga warga Batam mengapa harus ada diskriminasi. Kami memiliki hak atas tanah itu," ujar Fahmi.
Selain meminta kejelasan status ratusan warga juga meminta sambungan air bersih dan pembangunan infrastruktur lain.
"Aksi ini sudah yang kesekian kalinya kami laksanakan. Kami sudah bosan dengan janji-janji. Kami butuh bukti dan kejelasan lahan yang kami tempati," kata dia.
Unjuk rasa yang hingga saat ini (09.00 WIB) masih berlangsung dijaga ratusan polisi dan polisi pamong praja.
Halaman Kantor Wali Kota Batam yang berlokasi berseberangan dengan gedung DPRD juga dipagari kawat berduri mengantisipasi jika pengunjuk rasa berbalik ke kantor tersebut.
Meski sudah sekitar satu jam melakukan orasi, namum Ketua DPRD Batam, Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam belum menemui para pengunjuk rasa. (ANTARA)
Editor: Rusdianto
Komentar