KPPAD Kepri Dukung Penerbitan Kartu Identitas Anak

Selasa, 16 Februari 2016 22:07 WIB

Kebijakan yang dibuat menjadi lebih terarah. Selama ini kami kesulitan dalam menyusun program untuk anak karena datanya belum menjadi satu

Batam (Antara Kepri) - Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau mendukung langkah pemerintah pusat menerbitkan Kartu Identitas Anak untuk memenuhi hak perlindungan bagi anak.

"Menurut kami, KPPAD, boleh saja, itu adalah hak dasar anak, hak kependataan anak. Selama itu untuk pemenuhan hak anak, kami dukung," kata komisioner KPPAD Kepri Ery Syahrial di Batam Kepri, Selasa.

Ia mengatakan pemerintah dan KPPAD membutuhkan data akurat mengenai anak dan itu bisa dipenuhi bila seluruh anak dilengkapi KIA.

Data yang baik akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat mengenai segala hal, termasuk tentang anak.

"Kebijakan yang dibuat menjadi lebih terarah. Selama ini kami kesulitan dalam menyusun program untuk anak karena datanya belum menjadi satu," kata dia.

Data tentang anak tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan bidang masing-masing dan menurut Ery, data di tiap SKPD berbeda-beda.

Selain itu, KIA juga dapat mendorong seluruh anak Indonesia memiliki Kartu Akta Lahir, karena syarat penerbitan KIA adalah memiliki akta.

Dan untuk anak-anak yang sudah bisa menyimpan kartu, maka KIA dapat membantu identitas anak bila terjadi kecelakaan atau anak hilang, jelasnya.

"Tapi jangan sampai KIA terkesan sebagai proyek pemerintah untuk menghabiskan anggaran sehingga tujuan pendataan tidak tercapai," kata dia meneruskan.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata mengatakan Pemkot belum akan melayani pembuatan Kartu Identitas Anak seperti daerah lain di Indonesia karena menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Pemkot Batam menyambut baik rencana pemerintah untuk menerbitkan KIA untuk melengkapi data kependudukan daerah.

"Karena semakin bagus data yang dimiliki pemerintah, semakin tepat pemerintah mengambil kebijakan," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto