BKKBN laksanakan Rakerda tekan laju pertumbuhan penduduk

Batam (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan rapat kerja daerah program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. 

Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kepri, Mediheryanto, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan ada beberapa sasaran strategis yang harus dicapai pihaknya dari 2015 hingga 2019, yang salah satunya menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun, dari 1,38 persen pada 2015 menjadi 1,21 persen pada 2019. 

"Kemudian kita juga harus menurunkan total Fertility Rate (FR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 persen pada 2015 menjadi 2,28 persen pada 2019," katanya.

Kata dia, BKKBN juga harus meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode dari 65,2 persen menjadi 66 persen dan   menurunkan kebutuhan ber KB tidak terlayani dari jumlah pasangan usia subur dari 10,6 persen di 2015 menjadi 9,91 persen di 2019. 

Menurutnya, BKKBN Provinsi Kepri harus menurunkan Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) dari 46 pada 2015 menjadi 38 per seribu perempuan kelompok umur 15 hingga 19 tahun pada 2019.

"Kita juga harus menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita usia subur dari 7,1 per tahun di 2015 menjadi 6,6 persen pada 2019," ujarnya.

Menurut dia, guna mencapai sasaran tersebut, perlu dilakukan Rapat Rakerda program KKBPK Provinsi 
Kepulauan Riau. 

"Tujuan Rakerda ini untuk meningkatkan dukungan Kementerian/Lembaga, Pemda dan mitra kerja dalam mewujudkan kualitas hidup manusia dan keluarga di Provinsi Kepri, melalui program KKBPK yang terintegrasi,” paparnya.

Mediheryanto berharap hasil Rakerda akan mencapai beberapa kesepakatan 

dan kesepahaman dalam mensukseskan program KKBPK di Provinsi Kepri. Di antaranya, menguatnya program KKBPK dalam program prioritas nasional, terwujudnya kampung KB sebagai episentrum program KKBPK , terpetakannya bonus demografi untuk kesejahteraan bangsa dan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KKBPK.

Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Wendy Hartanto mengatakan pihaknya akan terus mengadakan kampung KB di seluruh Indonesia.

"Kampung KB merupakan kampung tertinggal dan untuk maju bersama dengan kampung-kampung lainnya susah," katanya.

Menurutnya, di Provinsi Kepri saat ini ada sekitar 120 lebih kampung KB yang terus didampingi BKKBN untuk mengembangkan kampung tersebut. 

"Di Provinsi Kepri sendiri saat ini targetnya satu kecamatan satu kampung KB," ujarnya.

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Isdianto, mengatakan program KB merupakan tanggungjawab bersama mulai dari pemerintah pusat, daerah dan lintas sektor.

Isdianto mengatakan pihaknya akan mengkroscek ke kabupaten/kkota apa-apa saja yang menjadi hambatan untuk menjalankan program KKBPK.

"Jika hambatannya dari sisi pendanaan nantinya akan kita bantu dan saya berharap, program KKBPK dalam berjalan maksimal di Provinsi Kepri," paparnya.(Antara)