Informasi soal penolakan renovasi gereja di Karimun dinilai terlalu berlebihan

id renovasi gereja karimun,gereja paroki santo joseph karimun,lembaga adat melayu karimun,LAM Karimun

Informasi soal penolakan renovasi gereja di Karimun dinilai terlalu berlebihan

Salah seorang jemaat Gereja Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun Soginoto Daeli (ANTARA/Rusdianto)

Tanjung Balai Karimun (ANTARA) - Beberapa umat Katolik di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menilai informasi dan pemberitaan soal intoleran dan penolakan pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun dinilai terlalu berlebihan.

"Sebagai umat Katolik, saya menilai terlalu berlebihan. Berita-berita di luar Karimun, termasuk di media sosial atau youtube, dikarenakan mereka belum tahu akar permasalahan yang sebenarnya," kata salah seorang jemaat Gereja Paroki Santo Joseph, Soginoto Daeli di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Terkait demo penolakan renovasi Gereja Paroki Santo Joseph, Soginoto mengatakan hal itu semata disebabkan adanya kesalahpahaman, dan itu semua bisa diselesaikan melalui dialog atau duduk bersama.

"Masalah renovasi gereja, itu bukan dilarang. Tapi penolakan muncul karena diduga pengurusan IMB, ada yang terlangkahi. Nah sebenarnya ini 'kan gampang kalau dijelaskan, yang penting panitia (pembangunan gereja) mau dialog, duduk bersama dengan masyarakat," tuturnya.

Soginoto mengaku tidak merasakan adanya intoleran antarumat beragama di Karimun, dan itu sudah dirasakannya selama 22 tahun tinggal dan menetap di Karimun.

"Sampai sekarang saya berhubungan baik dengan mereka yang demo, kadang minum kopi di Meral, kadang di Karimun," katanya.

Soal aktivitas peribadatan, Soginoto mengatakan sampai saat ini tetap berjalan dengan baik.

"Kemarin ada kesepakatan bahwa kegiatan ibadah pindah ke gereja di Bati, karena gereja yang di balai akan direnovasi," tutur pria yang juga Ketua Paguyuban Masyarakat Nias Indonesia (PMNI) Kabupaten Karimun. 
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Karimun sekaligus Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Karimun H Abu Samah Haji Arab (ANTARA/Rusdianto)


Terpisah, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Karimun yang juga Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Karimun, H Abu Samah Haji Arab mengatakan, bahwa pemberitaan-pemberitaan yang berkembang, mengatakan Karimun tidak kondusif, tidak benar.

"Setiap saat, setiap harinya dalam keadaan kondusif dan damai. Berita yang simpang siur itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Masyarakat yang demo, maupun yang didemo buka orang asing lagi, sudah saling kenal, dan masih sama-sama minum kopi," katanya.

Abu Samah mengatakan, Forum Pembauran Kebangsaan juga sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan 20 suku, dan sepakat untuk netral dan menjaga Karimun agar tetap aman dan kondusif.

"Dibangun atau tidak dibangunnya gereja, kami tetap sepakat menjaga Karimun agar tetap aman dan kondusif," tuturnya.

Mengenai isu penolakan renovasi gereja, Abu Samah mengatakan semua pihak perlu memandang kearifan lokal dan marwah Melayu.

"Bukan hanya nonmuslim, yang muslim juga, budaya Melayu tidak pernah menolak apapun," katanya.

Dia mengaku sependapat dengan ide Bupati Karimun Aunur Rafiq sebagai solusi atas permasalahan renovasi gereja yang dibantah atau didemo masyarakat.

Bupati, kata dia, mengusulkan agar IMB gereja dialihkan ke lahan baru yang disiapkan pemerintah daerah dengan luas sekitar satu hektare.

"Sedangkan gereja yang ada ini dijadikan cagar budaya karena gereja tersebut merupakan salah satu bangunan bersejarah yang didirikan sekitar tahun 1928, dibiarkan dalam bentuk aslinya tapi dipercantik agar lebih indah lagi. Kalau mau dijadikan tempat ibadah, silakan," tuturnya.

Abu Samah mengatakan, lokasi Gereja Paroki Santo Joseph sudah cukup padat, jalannya macet, sehingga tidak nyaman lagi bagi masyarakat.

Dia berharap pembangunan gereja Katolik hendaknya mempertimbangkan masa lima atau sepuluh tahun ke depan, karena jumlah jemaahnya tentu akan bertambah sehingga membutuhkan gereja yang lebih besar dan lahan yang luas.

"Di lokasi yang baru silakan bangun semegah-megahnya. Sedangkan lokasi yang sekarang biarkan seperti itu, jadi kota lama," katanya.

Mengenai munculnya penolakan pascaterbitnya IMB pada Oktober 2019, Abu Samah mengatakan hal itu disebabkan belum tersosialisasikannya ke masyarakat.

Dulu pada 2012 juga pernah dibahas, tapi ada penolakan. Kemudian pada 2019, belum sempat disosialisasikan tapi IMB sudah keluar. Masalah IMB rumah ibadah merupakan masalah khusus yang perlu disosialisasikan ke masyarakat, tidak hanya di tingkat RT, tapi harus disosialisasikan kepada seluruh umat," tutur Abu Samah.
 
Pewarta :
Editor: Kabiro kepri
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar