Pembangunan pasar ikan Natuna dibiayai Jepang

id Pasar ikan

Pembangunan pasar ikan Natuna dibiayai Jepang

Suasana pasar tradisional Ranai, Natuna yang bakal dijadikan pasar modren. Foto Antara Kepri/Cherman

Natuna (ANTARA) - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Kepri, Zakimin, memastikan tahapan pembangunan pasar ikan modern di pusat ibu kota Ranai terus berjalan, anggaran pembangunan tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Jepang.

Menurut Zakimin, saat ini pemerintah daerah masih dalam tahap menyiapkan regulasi dan berikutnya akan dilangsungkan dengan tahapan konstruksi.

“Prosesnya tetap berjalan dinamis. Saat ini lagi dibahas AMDAL oleh DLH Provinsi karena regulasi dikeluarkan oleh Pemprov Kepri, sementara kerangka acuan AMDAL diurus oleh DLH Kabupaten Natuna,” kata Zakimin di Natuna, Selasa (14/7).

Selanjutnya pemerintah akan segera menuntaskan izin reklamasi karena akan ada penimbunan seluas 10.000 meter persegi (1 hektare).

Menurutnya, terdapat beberapa regulasi dan syarat administrasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk pembangunan pasar tersebut seperti AMDAL, Izin reklamasi, Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Izin Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) karena kegiatan pembangunan dekat dengan kawasan Bandara.

Begitu juga dengan sumber air bersih dan listrik untuk pembangunan dan operasionalisasi pasar ikan serta syarat-syarat lainnya.

“Sehabis AMDAL kita selesaikan izin reklamasi dan dilanjutkan dengan regulasi serta syarat-syarat lainnya,” jelasnya.

Dia memohon dukungan semua pihak di Kabupaten Natuna untuk kelancaran proses penyelesaian tahapan pembangunan tersebut.

Hadirnya pasar ikan dengan konsep yang lebih modern ini, katanya, tentu menjadi kabar baik bagi Natuna yang memang menjadikan sektor perikanan sebagai penopang gerak perekonomian utama di daerah ini.

Pembangunan pasar ikan Ranai dibiayai dengan anggaran senilai Rp46 miliar yang bersumber dari dana hibah Jepang.

"Dana ini disalurkan ke Indonesia melalui Japan International Cooperation Agency (JICA)," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Jepang telah menghibahkan dana senilai IDR 300 miliar ke Indonesia yang dimasukkan ke APBN.

Negara kemudian mengalokasikan dana tersebut ke Natuna sebesar Rp100 miliar untuk dua kegiatan pembangunan yakni pembangunan Pasar Ikan Ranai dan pengembangan kawasan SKPT Selat Lampa.

Sementara Rp200 miliar sisanya dialokasikan oleh pemerintah untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di empat daerah lainnya seperti Saumlaki, Morotai, Biak, Moa dan Sabang.



 
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar