#UU PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang fokus pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. "Konsultasi ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) telah merumahkan ratusan pegawai honorer sejak awal tahun 2025, mengacu pada UU ASN Nomor 20 tahun 2023. Sekdaprov Kepri Adi Prihantara ...

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik secara optimal, melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima yang ...

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau menggencarkan sosialisasi terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bumi dan ...

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengajukan diskresi kepada pemerintah pusat untuk memaksimalkan penataan tenaga non-aparatursipil negara (non-ASN) yang memenuhi kriteria dapat ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berlakukan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) 13,94 persen dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 39,75 persen, usai penerapan opsen PKB dan BBNKB ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, memberlakukan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) menjadi 14 persen mulai 2025 dari sebelumnya 10 persen. Kepala Badan Pengelola ...

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meneguhkan bahwa pelaut dan awak kapal migran (AKP) sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) yang berhak ...

Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riaumendorong masyarakat untuk lebih berani berbicara jika mengalami atau mengetahui tindakan kekerasan, agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ...

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) melalui Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan ...