Batam (ANTARA) - Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri mengungkap kasus judi online dengan website bernama “Joyotogel” di Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
“Tim menangkap satu orang tersangka berinisial E yang merupakan operator dan customer servis judi online tersebut,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt di Batam Kepulauan Riau, Jumat.
Harry menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari patroli rutin yang dilaksanakan Personel Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri.
Baca juga:
Polda serahkan berkas korupsi Dispora Kepri ke Kejati
Polda Kepri tangkap AKP R terkait keributan dengan anggota TNI Al
“Dari patroli yang dilakukan ditemukan website dengan nama Joyotogel beralamat URL HTTPS://178.62.85.20XXX/,” ungkap Harry.
Dari hasil temuan tersebut, kemudian Tim Subdit V Siber melakukan serangkaian profiling terhadap website tersebut, dari hasil profiling didapatkan nomor 0813-6498-XXXX yang digunakan untuk melakukan deposit pada akun website tersebut.
“Selain itu website Joyotogel menawarkan berbagai macam jenis permainan judi online, seperti Roulette, Dice 6, Sicbo, Poker Dice, 12D, 24D, Billiard, Poker Dice dan berbagai permainan lainnya,” kata Harry.
Dari hasil penyelidikan, nomor 0813-6498-XXXX diketahui berada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Selanjutnya Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pencarian pelaku yang berada di Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.
“Saat dilakukan penangkapan, pelaku berada di sebuah ruko di kawasan tersebut dan pelaku berinisial E berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata dia.
Baca juga:
Polda Kepri ungkap dua jaringan pengiriman calon PMI ilegal
Tilang elektronik diterapkan di Kepri pada September 2022
Barang bukti yang diamankan 4 unit handphone berbagai merek, 5 buku tabungan dari berbagai bank, dan beberapa kartu ATM, 1 unit CPU, 1 unit monitor, 1 unit keyboard, dan 1 unit mouse,” ucapnya.
Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 303 ayat (1) ke (1) KuhPidana dan/atau pasal 55 ayat (1) ke (1) KuhPidana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2).
“Dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 atau Pasal 303 ayat (1) ke (1) dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000,00,” tutur Harry.