Tanjungpinang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menyampaikan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pelacakan Aset (Silat) mempermudah pembayaran denda dan uang pengganti perkara korupsi.

"Kami sedang gencar mensosialisasikan penggunaan aplikasi Silat kepada jajaran kejaksaan di tingkat kabupaten/kota se-Kepri," kata Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso di Tanjungpinang, Kamis.

Denny menjelaskan bahwa aplikasi Silat yang berbasis website itu dapat diakses melalui laman website resmi Kejati Kepri melalui link https://kejati-kepulauanriau.kejaksaan.go.id.

Melalui aplikasi tersebut, pengguna atau terpidana dapat melakukan pembayaran denda dan uang pengganti perkara korupsi secara online dan terdapat menu publikasi berisi informasi umum kegiatan pelacakan aset dan penyitaan aset.

Baca juga: PGN Batam targetkan 15 ribu sambungan jaringan gas pada 2024

Selain itu, juga terdapat menu pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi atau bukti terkait aset pelaku dan hasil tindak pidana korupsi, agar jangan ragu untuk melaporkannya ke Kejati Kepri.

Kejati Kepri, kata Denny, menjamin kerahasiaan identitas pelapor selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.

Pelapor diminta memasukkan data yang valid karena kejaksaan akan merespons dengan menghubungi salah satu kontak yang diberikan pelapor.

"Hal ini sesuai amanat Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyediakan menu pengaduan yang mudah dan cepat menggunakan sarana teknologi informasi," ungkapnya.

Denny menambahkan aplikasi Silat ini memiliki beberapa manfaat bagi pihak eksternal maupun internal kejaksaan.

Baca juga: PPA Kejagung serahkan Rp4,8 miliar hasil lelang barang rampasan

Manfaat dari aplikasi ini bagi pihak eksternal adalah adanya keterlibatan masyarakat yang dapat berperan aktif mendukung dan memberikan informasi aset pelaku tindak pidana korupsi.

Kemudian masyarakat yang akan melakukan pembayaran denda dan uang pengganti perkara korupsi dapat melakukan pembayaran secara online.

Selain itu, adanya keterbukaan informasi publik atas penyitaan aset, serta tingginya pemanfaatan dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara nasional untuk masyarakat.

Sedangkan manfaat bagi internal ialah terjadinya peningkatan pembayaran uang pengganti dan denda perkara tindak pidana korupsi, dan apabila terpidana tidak membayar maka aset terpidana akan dilelang oleh negara.

"Termasuk meningkatkan penerimaan bagian PNBP yang diterima dan dipergunakan oleh kejaksaan, serta meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan stakeholder," tambah Denny.

Baca juga:
PLN Batam bentuk tim sosialisasi penyesuaian tarif listrik

ACE Hardware hadir di Kota Tanjungpinang-Kepri