Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau memutuskan tidak akan memperpanjang kontrak atau menghapus tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) pada 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya, Selasa, mengatakan bahwa tenaga non-ASN yang ada di lingkungan Pemkab Natuna dialihkan menjadi ASN melalui jalur perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.
"Pada 2026, Pemkab Natuna tidak memperpanjang kontrak tenaga non-ASN," ucap dia.
Perekrutan PPPK, kata dia, dilakukan secara bertahap dan tahap kedua 2024 sedang berlangsung.
Baca juga: Imigrasi Batam tingkatkan kualitas pelayanan paspor dengan SIP
Ia menekankan bahwa hanya tenaga non-ASN yang telah bekerja di Pemkab Natuna selama minimal dua tahun dan tercatat dalam database BKN yang dapat mendaftar.
Menurut dia, data tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap kedua akan dimasukkan ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Alim menjelaskan, jika tenaga non-ASN tidak lolos seleksi atau posisi yang dilamar sudah terisi akan diupayakan menjadi PPPK paruh waktu.
"Jumlah formasi untuk tahap pertama dan tahap kedua sama, yaitu sebanyak 570 formasi, kita tidak ada penambahan formasi," ujar dia.
Baca juga: Arus peti kemas di Pelabuhan Batam naik 8 persen di 2024
Pendaftaran seleksi PPPK tahap dua telah dibuka sejak 17 November 2024 dan akan berakhir pada 15 Januari 2025 pukul 23.59 WIB.
Bagi pelamar yang ingin mengetahui syarat dan ketentuan lengkap, Alim menyarankan untuk mengakses laman resmi BKPSDM di https://bkpsdm.natunakab.go.id/pengumuman?page_hal=3.
“Besok adalah hari terakhir. Kami sarankan semua (yang telah bekerja maksimal dua tahun dan yang sudah terdata di database BKN tapi tidak ikut tahap pertama pada 2024) segera mendaftar. Jika tidak mendaftar, maka nama pelamar tidak akan masuk ke dalam database BKN, tidak bisa menjadi PPPK part time," ucap dia.
Baca juga:
BMKG: Cuaca Kepri hari ini diprakirakan berawan
Jelang Imlek, Pemprov Kepri dan BMKG perkuat kerja sama mitigasi bencana