Batam (Antaranews Kepri) - Direktur Pemanfaatan Aset Badan Pengusahaan (BP) Batam Dendi Gustinandar mempertanyakan pengelolaan Balai Latihan Kerja Batam dan Tanjungpinang ke Kementerian Keuangan RI. Dia mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan Kemenkeu karena BLK tersebut merupakan aset milik negera.

"Jadi untuk mengelolanya kami harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu," kata Dendi di Batam, Rabu (24/10).

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu Dendi menyatakan akan melakukan pengembangan dengan menyusun konsep dan penataan. BLK tersebut nantinya akan diaktifkan kembali untuk memberikan pelatihan kepada para pekerja dan pencari kerja di Kota Batam. 

"Saat ini kita fokus terhadap penyusunan konsep pengelolaan dan mencari format-format yang tepat," ujarnya. 

Langkah mereaktivasi BLK itu menurut Dendi ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Batam.

Sebelumnya Kemenakertrans berencana membangun BLK di Kota Batam, namun ditunda karena terkendala masalah lahan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan Kemenakertrans dan Bappenas menginginkan tanah BLK minimal sudah memiliki pengalokasian lahan (PL) dari BP Batam. Ia mengatakan lahan sekitar dua hektare di Kecamatan Sagulung, masih belum diserahkan warga kepada BP Batam sebagai pemegang hak kelola lahan di pulau utama Kota Batam.

Secara administratif lanjutnya, setelah warga menyerahkan lahan kepada BP Batam, baru akan diterbitkan PL yang diserahkan kepada Kementerian.