Karimun (Antaranews Kepri) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun harus tetap dilanjutkan.
"Harus tetap dilanjutkan, apapun alasannya. Kan mubazir kalau tidak dilanjutkan," kata Haripinto usai menghadiri rapat paripurna pelantikan Ketua DPRD Karimun di Gedung DPRD Karimun, Senin (6/11).
Haripinto mengaku telah mendesak Kementerian Perhubungan agar menyelesaikan pembangunan beberapa pelabuhan di Provinsi Kepri, seperti di Tanjungpinang, Tanjung Moco, Pulau Laut dan pelabuhan Malarko di Karimun.
Disinggung fisik dermaga Malarko yang terbengkalai dan berkarat, Haripinto mengatakan hal itu merupakan masalah teknis, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda kelanjutan pembangunan pelabuhan.
"Itu masalah teknis, saya tidak faham soal teknis. Tapi tidak bisa jadi alasan untuk tidak dituntaskan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan tahun ini Kementerian Perhubungan sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko. Namun demikian, anggaran tersebut tidak digunakan dan dikembalikan ke pusat.
"Saya tidak tahu apa masalahnya. Yang jelas, KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak menggunakan anggaran itu, dan mengembalikannya ke pusat," ujarnya saat meninjau pembangunan pasar Teluk Uma, Kecamatan Tebing.
Dia berharap pembangunan pelabuhan Malarko dilanjutkan karena akan menjadi pelabuhan peti kemas sebagai pendukung pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Karimun.
Salah satu solusi untuk melanjutkan pengerjaan pelabuhan Malarko, menurut dia, adalah dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan melalui Badan Pengusahaan FTZ Karimun.
"Kita akan lihat seperti apa, tapi yang jelas kita akan dorong agar pembangunan Malarko dilanjutkan," ujarnya.
Proyek pelabuhan Malarko dimulai sejak 2008 ketika Nurdin Basirun masih menjabat Bupati Karimun.
Pembangunan pelabuhan ini telah menelan anggaran lebih dari Rp200 miliar, namun pembangunannya terhenti sejak 2014.
Sementara itu, KSOP Tanjung Balai Karimun meminta agar realisasi pembangunan pelabuhan Malarko diaudit secara khusus untuk mencegah terjadinya permasalahan ketika proyek ini dilanjutkan.
"Harus tetap dilanjutkan, apapun alasannya. Kan mubazir kalau tidak dilanjutkan," kata Haripinto usai menghadiri rapat paripurna pelantikan Ketua DPRD Karimun di Gedung DPRD Karimun, Senin (6/11).
Haripinto mengaku telah mendesak Kementerian Perhubungan agar menyelesaikan pembangunan beberapa pelabuhan di Provinsi Kepri, seperti di Tanjungpinang, Tanjung Moco, Pulau Laut dan pelabuhan Malarko di Karimun.
Disinggung fisik dermaga Malarko yang terbengkalai dan berkarat, Haripinto mengatakan hal itu merupakan masalah teknis, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda kelanjutan pembangunan pelabuhan.
"Itu masalah teknis, saya tidak faham soal teknis. Tapi tidak bisa jadi alasan untuk tidak dituntaskan," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan tahun ini Kementerian Perhubungan sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko. Namun demikian, anggaran tersebut tidak digunakan dan dikembalikan ke pusat.
"Saya tidak tahu apa masalahnya. Yang jelas, KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak menggunakan anggaran itu, dan mengembalikannya ke pusat," ujarnya saat meninjau pembangunan pasar Teluk Uma, Kecamatan Tebing.
Dia berharap pembangunan pelabuhan Malarko dilanjutkan karena akan menjadi pelabuhan peti kemas sebagai pendukung pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Karimun.
Salah satu solusi untuk melanjutkan pengerjaan pelabuhan Malarko, menurut dia, adalah dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan melalui Badan Pengusahaan FTZ Karimun.
"Kita akan lihat seperti apa, tapi yang jelas kita akan dorong agar pembangunan Malarko dilanjutkan," ujarnya.
Proyek pelabuhan Malarko dimulai sejak 2008 ketika Nurdin Basirun masih menjabat Bupati Karimun.
Pembangunan pelabuhan ini telah menelan anggaran lebih dari Rp200 miliar, namun pembangunannya terhenti sejak 2014.
Sementara itu, KSOP Tanjung Balai Karimun meminta agar realisasi pembangunan pelabuhan Malarko diaudit secara khusus untuk mencegah terjadinya permasalahan ketika proyek ini dilanjutkan.