"Itu perkiraan jika dihitung dari kegiatan jual beli hewan kurban sapi/kambing selama sebulan jelang Idul Adha," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Rabu.
Namun demikian, kata dia, saat ini Batam tengah mengalami kekurangan hewan kurban mencapai ribuan ekor. Stok sapi/kambing yang ada sekarang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat dalam beberapa hari ke depan.
Menurutnya, jika dalam waktu dekat tak ada ternak sapi/kambing yang masuk ke Batam, maka krisis hewan kurban di daerah itu tak dapat dihindari.
Baca juga:
Kasus COVID-19 terus menurun, dua kecamatan di Batam masih zona kuning
KPU Batam ajukan anggaran Rp93 miliar untuk Pilkada 2024
"Kasihan pedagang tak dapat menikmati hasil penjualan hewan kurban, yang biasanya tiap tahun dapat mereka nikmati. Di sisi lain, warga yang sudah menabung untuk berkurban, juga tak kesampaian niatnya," ucapnya.
Oleh karena itu, Wahyudin mengajak pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat agar memberikan kelonggaran pengiriman ternak sapi/kambing dari daerah atau provinsi lain ke Batam.
Hal ini mengingat pengaturan lalu lintas pengiriman hewan kurban menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Pusat memang melarang pengiriman hewan kurban antarprovinsi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK), tapi seharusnya ada keringanan karena daerah kita bukan penghasil ternak sapi/kambing," ujar Wahyudin.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara mengakui Batam minus hewan kurban sekitar 1.000 ekor jelang Hari Raya Idul Adha 2022.
Pihaknya sudah meminta pemerintah pusat memberikan diskresi khusus terkait kelonggaran pengiriman sapi/kambing dari daerah zona hijau atau aman dari paparan PMK ke daerah setempat. Sehingga, kebutuhan hewan kurban di Batam tercukupi dan dapat mendongkrak perekonomian daerah di tengah pandemi COVID-19.
"Kita harap sapi dari Lampung bisa masuk ke Kepri, karena ada beberapa kabupaten/kota di sana tidak terpapar PMK," sebut Adi.
Baca juga:
Pemkot Batam kumpulkan PAD Rp376 miliar
Bea Cukai Batam sita 2,32 juta rokok ilegal miliaran rupiah
Pemprov Kepri masih menunggu tanggapan pemerintah pusat menyangkut pengiriman hewan kurban lintas provinsi.
Menurutnya, persyaratan lalu lintas hewan kurban saat ini memang ketat untuk mencegah masuknya PMK, karena apabila suatu wilayah ada ternak sapi/kambing terpapar wabah itu, maka perlu waktu lama dan biaya besar untuk pemulihannya.*
Komentar