"Kalau semuanya dihapus secara langsung, saya kira perlu ditinjau lagi, karena keberadaan honorer masih dibutuhkan," kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat.
Ansar justru menyarankan pemerintah pusat melakukan rasionalisasi tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik.
Baca juga:
Komisi II DPR minta pemerintah perhatikan nasib honorer sebelum 2023
Pemprov Kepri perjuangkan nasib 7.000 tenaga honorer
Ia menyampaikan bahwa saat ini jumlah pegawai honorer di lingkup Pemprov Kepri mencapai 7.000 lebih orang, terdiri dari Tenaga Harian Lepas (THL), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) Non ASN/Guru.
"Jumlahnya memang ramai, dan cukup membebani APBD. Tapi, selagi tenaga mereka masih bisa didistribusikan, tetap kita akomodir anggarannya," ujar Ansar.
Mantan Legislator DPR itu juga mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri agar tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru mengingat jumlah yang ada saat ini sudah lebih dari cukup.
"Kita tak punya anggaran pengangkatan tenaga honorer baru, kecuali menggantikan posisi sesuai dengan kebutuhan," ucap Ansar.
Baca juga:
Nelayan Natuna kesulitan dapatkan BBM bersubsidi
Kapal karam, 7 PMI hilang di perairan Batam
Lebih lanjut Ansar mengutarakan pihaknya juga sudah menyurati Kemenpan-RB supaya dapat mempertimbangkan pengangkatan pegawai honorer melalui jalur tes CPNS maupun P3K.
"Bahkan, kalau ke depan harus jadi tenaga outsourching atau dialihkan ke pihak ketiga. Kita siap melaksanakan kebijakan itu," demikian Ansar.
Komentar