Pemprov Kepri perjuangkan nasib 7.000 tenaga honorer

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berupaya memperjuangkan nasib sekitar 7.000 tenaga honorer di pemda setempat menyusul rencana pemerintah pusat menghapus status mereka mulai tahun 2023.

"Kita tetap memikirkan nasib status honorer agar jangan sampai dihapus tanpa ada solusi," kata Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara di Tanjungpinang, Jumat.

Menurut dia, tidak mudah memberhentikan tenaga honorer begitu saja, karena harus diakui keberadaan mereka selama ini membantu pemerintah daerah dalam melayani publik.

Baca juga:
Gubernur Kepri: Hak agraria warga pesisir belum terpenuhi

LAM Kepri tetapkan logo baru untuk hiasan tanjak

Ia juga mengklaim ribuan pegawai honorer itu tidak membebani APBD Pemprov Kepri, sebab setiap tahun memang sudah dianggarkan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

"Kita tentu tidak ingin kebijakan penghapusan honorer, justru memicu meningkatnya angka pengangguran terbuka," ujar dia.

Adi menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menyangkal atas turunnya surat edaran Kemenpan-RB perihal penghapusan tenaga honorer pada tahun depan. Apalagi undang-undang yang mengatur tentang larangan pengangkatan tenaga honorer pemerintahan sudah berlaku sejak lama.

Namun, kata dia, di sisi lain pemerintah juga harus mencari solusi terbaik untuk para honorer, terutama mereka yang sudah mengabdi lima hingga 10 tahun. Misalnya, diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau CPNS melalui serangkaian seleksi.

"Kami terus mengusulkan formasi P3K dan CPNS ke pemerintah pusat, namun kuotanya memang terbatas. Sebab, itu menjadi kewenangan mereka," ucap dia.

Baca juga:
DPRD Kota Batam temukan 15 TKA asal Tiongkok bekerja tanpa izin

Tersangka investasi bodong gandeng selebgram Batam untuk tipu korbannya

Lebih lanjut mantan Sekda Kabupaten Bintan itu, meminta tenaga honorer di lingkup Pemprov Kepri tidak usah panik dengan adanya isu penghapusan honorer.

Ia memastikan pemprov akan mencari jalan keluar, salah satunya dengan menyurati pemerintah pusat untuk mempertahankan tenaga honorer pemerintahan tanpa melanggar aturan yang berlaku.

"Kami juga mengajak media/pers untuk memberikan saran terhadap persoalan ini. Bukan justru membuat honorer makin resah dengan adanya kebijakan penghapusan honorer ini," katanya.