Mahathir Mohamad klarifikasi pernyataan terkait klaim terhadap Kepri

id Mahathir Mohamad,kepulauan riau

Mahathir Mohamad klarifikasi pernyataan terkait klaim terhadap Kepri

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. ANTARA Foto/Ho-WAG Mahathir (1)

Kuala Lumpur (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memberikan klarifikasi atas ucapannya terkait Malaysia yang seharusnya mengklaim Kepulauan Riau (Kepri) dan Singapura.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kuala Lumpur, Kamis, Mahathir mengatakan pernyataannya telah diartikan di luar konteks, dan laporan tentang apa yang ia sampaikan pada pertemuan dengan orang Melayu tersebut tidak akurat.

"Saya tidak meminta Malaysia untuk mengklaim tanah yang telah kami hilangkan," ujar dia.

Ia ingin mengatakan bahwa mereka sangat khawatir kehilangan batu seukuran meja tapi tidak pernah mengkhawatirkan bagian dari Malaysia yang lebih besar ketika diambil dari mereka.

"Kehilangan Pulau Batu Puteh bukanlah masalah besar. Adalah kesalahan Pemerintah Johor untuk menyangkal bahwa itu milik Johor. Seandainya penolakan itu tidak dilakukan, tidak akan ada perselisihan sekarang," ujar dia.

Mahathir mengatakan Malaysia patut bersyukur pengadilan dunia memberikan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada mereka. Pulau-pulau tersebut jauh lebih berharga daripada Pulau Batu Puteh.

Menurut dia, seharusnya Malaysia bersyukur bahwa Indonesia tidak mempermasalahkan pemberian tersebut. "Sungguh kita tidak bersyukur atas keuntungan itu".

Sebelumnya ramai diberitakan mantan Perdana Menteri Malaysia tersebut menyebut Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari Tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani juga sempat menanggapi pernyataan kontroversial mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengklaim Kepulauan Riau merupakan bagian dari Malaysia.

"Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata Jaleswari.
 
Jaleswari menegaskan secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.

Dan hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mahathir Mohamad klarifikasi pernyataan soal klaim Kepulauan Riau
Pewarta :
Editor: Yuniati Jannatun Naim
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE