Daerah berjuluk "Kota Gurindam Negeri Pantun" ini juga dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari budaya perilaku masyarakatnya.
Semangat kearifan lokal yang sudah terbangun selama ini bisa menjadi modal sosial penting dalam rangka mengawal kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Kepri, Dedi Arman, mencatat Tanjungpinang memiliki kekayaan kearifan lokal yang bisa dipedomani dalam kaitan mewujudkan cita-cita pemilu aman, damai, jujur, dan adil.
Kearifan lokal itu, salah satunya Gurindam 12, gubahan seorang pujangga, ulama, dan sastrawan Raja Ali Haji. Karya ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat (Tanjungpinang) pada tahun 1847 Masehi atau abad ke-19.
Gurindam 12 terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai puisi didaktik, karena berisi nasihat atau petunjuk bagi manusia untuk menuju hidup yang diridai Allah SWT.
Meski sudah berabad-abad silam karya itu ditulis Raja Ali Haji, namun nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Melayu dari zaman ke zaman.
"Beberapa butir pasal yang tercantum di dalam Gurindam 12 cocok menggambarkan suasana di tahun politik saat ini," kata Dedi Arman, Kamis (8/2).
Pada Gurindam 12 Pasal III berbunyi, "Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping". Hal ini bermakna bahwa telinga harus dijauhkan dari segala macam bentuk gunjingan dan hasutan. Telinga jangan mudah menerima informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, tanpa diteliti dan disensor terlebih dahulu.
Jika dikaitkan dengan pemilu, masyarakat diimbau mewaspadai maraknya penyebaran hoaks atau berita bohong jelang pesta demokrasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan antarsesama.
Kemudian Gurindam 12 Pasal IV berbunyi, "Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, di situlah banyak orang yang tergelincir". Pesan ini sesuai ditujukan untuk tim sukses, pendukung, maupun calon yang maju dalam Pemilu 2024 agar tidak berbicara sembarangan di depan publik, karena bisa saja menyebabkan konflik, kerusuhan, dan ujaran kebencian, hingga berujung dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Hal ini penting, terutama pada saat kampanye politik. Seluruh peserta pemilu tidak boleh saling menghujat, menjelekkan satu sama lain, apalagi memprovokasi warga melakukan hal-hal berbau negatif.
Budayawan Melayu Kepri, Abdul Malik menyatakan masyarakat Melayu tempatan sudah terbiasa dengan perbedaan pilihan dan dukungan terhadap calon pemimpin melalui agenda rutin pemilu.
Berdasarkan catatan, belum pernah terjadi gesekan akibat adanya perbedaan pilihan dalam ajang pemilu terbuka. Sekalipun orang-orang yang terpilih menduduki jabatan tertentu itu bukan berasal dari pilihan atau kalangan masyarakat Melayu. Apapun hasil keputusan penyelenggara pemilu selalu diterima dengan lapang dada.
Namun demikian, penyelenggaraan pemilu harus mengedepankan sikap jujur dan adil. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, sebab Melayu identik dengan ajaran agam Islam.
Hal itu pun sudah diingatkan Raja Ali Haji dalam Gurindam 12, Pasal XII yang berbunyi "Akhirat itu terlalu nyata, kepada hati yang tidak buta".
"Itu berarti, jika baik perbuatan manusia di dunia ini, dia akan dibalas dengan kebaikan juga oleh Allah di akhirat kelak. Sebaliknya, jika buruk perbuatan dunianya, manusia akan mendapat hukuman Allah SWT di akhirat kelak," kata Malik.
Di sisi lain, masyarakat Melayu mengutamakan sistem musyawarah mufakat dalam mengambil suatu keputusan maupun menyelesaikan permasalahan. Kebiasaan ini bisa pula diadopsi dalam menangani pihak-pihak yang berselisih terkait pemilu.Kultur orang Melayu yang terbuka pun harus tercermin dalam mendukung penyebarluasan pesan-pesan pemilu damai di lingkungan masyarakat, misalnya dari mulut ke mulut, maupun dalam setiap agenda pertemuan sosial.
Kearifan lokal ini harus tetap dipertahankan dan diamalkan, termasuk dalam konteks menyelenggarakan pemilu damai berbasis kearifan lokal di Kota Gurindam.
Komitmen bersama
Pemilu damai bukan cuma slogan, namun harus betul-betul diimplementasikan oleh semua pihak demi terwujudnya pesta demokrasi yang kondusif, terutama dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu, dan masyarakat. Ketiga elemen ini menjadi penentu utama suksesnya Pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024.
KPU dan Bawaslu ibarat panitia dan wasit dalam sebuah pertandingan. Keduanya harus bersikap netral dan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemain, dalam hal ini peserta pemilu.
Demikian pula masyarakat sebagai objek sekaligus subjek politik diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu, baik sebagai pemilih maupun mengawasi jalannya pemilihan. Termasuk melaporkan ke lembaga pengawas jika ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan.
Upaya mewujudkan pemilu damai di Tanjungpinang ditandai dengan penandatanganan deklarasi "Pemilu Damai" di pelataran Tugu Sirih, Tepi Laut, awal Desember 2023.
Kegiatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, meliputi jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang, DPRD, KPU, Bawaslu, Polri, TNI, partai politik, organisasi kemasyarakatan/kepemudaan/mahasiswa/siswa SMA sederajat, hingga tokoh agama dan masyarakat.
Semuanya berkomitmen menciptakan pemilu aman, damai, jujur dan adil, termasuk komitmen 18 partai politik peserta pemilu yang menyatakan siap menang dan kalah.
Salah seorang pengurus Partai Demokrat Tanjungpinang, Zainal Takdir, menyatakan partainya tegak lurus pada instruksi pimpinan tingkat pusat untuk mengikuti Pemilu sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
Partai ini termasuk yang mengusung tema kearifan lokal dalam mengawal pemilu damai serta ajakan warga memilih di TPS, yakni melalui karya sastra khas Melayu "Pantun".
Di Tanjungpinang, pantun selalu digunakan pada acara-acara pernikahan hingga seremonial pemerintahan, sehingga dinilai efektif menyuarakan gerakan Pemilu damai dengan pendekatan budaya. Bahkan, Demokrat menekankan seluruh calon legislatif (Caleg) mereka dalam setiap kegiatan kampanye, wajib menyertakan pantun.
Contoh pantun pemilu damai,
Gunung Bintan tumbuh pedada
Di ujung tanjung pohon cermai
Ayo pastikan hak suara anda
Kita kawal pemilu aman dan damai
"Di sisi lain, kami menyiapkan 637 saksi yang disebar di 637 TPS se-Tanjungpinang. Tujuannya mengawal proses penghitungan dan pemungutan suara berjalan aman dan lancar," kata Zainal.
Seorang caleg muda untuk DPRD Tanjungpinang, Ansyari Idris, menjunjung tinggi asas pemilu bersih dan bermartabat di tanah Melayu. Ia secara tegas menolak segala bentuk kecurangan atau pelanggaran pemilu yang sedang berlangsung, contohnya praktik politik uang.
Dia memegang teguh prinsip tidak menghalalkan segala cara, apalagi sampai membeli suara rakyat dengan uang demi mendapatkan kursi legislatif. Pernyataan itu berulang kali dia sampaikan ketika berkampanye di depan warga daerah pemilihannya, yaitu di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota/Tanjungpinang Barat.
Dalam perjalanan merebut hati masyarakat, Ansyari Idris lebih banyak membangun komunikasi secara terbuka dan bersilaturahmi dari rumah ke rumah warga. Tak kurang dari 30 kali pertemuan tatap muka dilakukannya sepanjang tahapan kampanye pemilu guna menampung aspirasi masyarakat.
"Kalau istilah orang Melayu itu banyak bual atau mengobrol dengan masyarakat. Di samping itu saya ingin merubah pola pikir warga, bahwa suara mereka lebih berharga daripada sekadar dapat uang Rp200 sampai Rp300 ribu saat pemilu," ucapnya.
KPU Tanjungpinang optimistis pelaksanaan Pemilu 2024 di daerah itu berlangsung aman dan damai, karena berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 yang berlangsung kondusif. Terlebih budaya orang Melayu yang terbuka dan ramah dengan siapapun, lebih memudahkan bagi penyelenggara menyosialisasikan pemilu damai melalui pendekatan dialogis.
Kendati begitu, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) menjelang hari pencoblosan suara 14 Februari 2024 tetap perlu diwaspadai, meskipun tingkat kerawanan pemilu di daerah itu masuk kategori rendah.
Mendekati hari pemungutan suara, serangan informasi hoaks pemilu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi perhatian KPU. Hoaks dapat menimbulkan ujaran kebencian, adu domba dan fitnah.
KPU memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana bertindak dan mengecek penyebaran informasi di tengah gempuran era digital, sehingga tidak termakan berita-berita bohong dan menyesatkan.
KPU juga memastikan seluruh tahapan pemilu yang berlangsung dalam setahun terakhir berjalan kondusif, sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Terkini, KPU menegaskan kesiapan mereka menggelar Pemilu 2024. Pihaknya tinggal mendistribusikan logistik ke TPS sehari sebelum pencoblosan.
Institusi ini pun menjamin integritas penyelenggara pemilu sampai ke tingkat badan adhoc PPS, PPK, dan KPPS dalam menyukseskan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Hal itu dibuktikan dengan proses perekrutan calon penyelenggara yang transparan dan tidak terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan politik guna menjamin independensi mereka dalam bertugas.
Upaya melibatkan elemen masyarakat mengawal jalannya pemilu juga dilakukan KPU dengan merekrut 40 orang duta demokrasi dari kalangan pelajar SMA sederajat. Para pelajar ini secara sukarela menjadi bagian dari pelaksanaan Pemilu 2024.
Duta demokrasi dilatih menyebarluaskan ajakan pemilu damai dan menggunakan hak suara ke TPS, khususnya menyasar generasi milenial yang jumlah suaranya mencapai 50 persen dari total DPT Pemilu Tanjungpinang sebanyak 176 ribu orang.
Mereka aktif berkeliling ke sekolah-sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya sejak bulan Desember 2023. Tugasnya, membagikan selebaran atau pamflet serta membuat konten-konten kreator berisi informasi pemilu, lalu dimuat dan dibagikan di berbagai platform media sosial.
"Ujung dari semua tahapan pemilu adalah bagaimana bersama-sama mengajak pemilih datang mencoblos ke TPS, sehingga target partisipasi pemilih sebesar 80 persen dapat dicapai," kata Faizal.
Sementara di bidang pengawasan, Bawaslu Tanjungpinang telah melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh tahapan pemilu 2024, termasuk yang saat ini sedang berlangsung, yaitu masa kampanye.
Bawaslu Tanjungpinang mengklaim aktivitas kampanye para caleg maupun tim sukses capres-cawapres sejauh ini berjalan lancar tanpa mengalami gangguan yang berarti.
Dalam pengawasannya, Bawaslu memang menemukan riak-riak persoalan menyangkut kampanye pemilu, tapi masih bisa diatasi dengan strategi komunikasi persuasif. Misalnya, ada indikasi oknum RT menghalang-halangi caleg berkampanye di wilayahnya, yakni di Kelurahan Tanjungpinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Secara aturan, katanya, pengurus RT tidak berhak melarang caleg berkampanye, selama caleg bersangkutan membawa surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kepolisian yang ditembuskan ke Bawaslu.sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Bawaslu langsung memberikan teguran kepada oknum RT terkait agar persoalan serupa tidak terjadi lagi sehingga mengganggu kelancaran pemilu.
Lembaga itu kini tengah fokus meningkatkan pengawasan menjelang masa-masa tenang Pemilu 2024, sebab dalam kondisi seperti ini rawan terjadi pelanggaran pemilu. Seperti praktik politik uang yang potensial dilakukan peserta pemilu ataupun tim sukses. Modusnya beragam, diantaranya melalui pengumpulan KTP pemilih.
Diingatkan bahwa pelaku politik uang bisa dihukum penjara tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum ini bisa berujung pada pencoretan kontestan sebagai calon dalam pemilu.
Bawaslu turut mengerahkan 637 pengawas TPS (PTPS) pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Mereka disebar ke semua TPS untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk mencegah, menerima, maupun menyampaikan laporan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.
Masyarakat pun diminta berpartisipasi aktif melaporkan indikasi pelanggaran pemilu di lingkungan sekitar kepada Bawaslu maupun jajaran Panwaslu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan.
Bawaslu menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan. Laporan yang disampaikan paling tidak disertai alat bukti yang cukup. Kalau itu berkenaan politik uang, maka harus ada bukti dalam bentuk foto atau video.
"Temuan atau laporan pelanggaran pemilu di lapangan akan ditangani secara profesional oleh tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya ada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan," ujarnya.
Pengamanan ekstra
Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari peran krusial aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat Polresta Tanjungpinang selaku leadingsector pengamanan pemilu telah menyiapkan upaya-upaya agar pesta demokrasi berjalan aman dan damai, sehingga masyarakat merasa tenang dan gembira menyambut hari penghitungan dan pemungutan suara.
Polresta Tanjungpinang membuat sejumlah terobosan terkait gerakan kampanye pemilu damai di tengah-tengah masyarakat, antara lain melalui program bertajuk "Ngopi Bareng".
Istilah ngopi atau minum kopi di Tanjungpinang sudah menjadi bagian kearifan lokal warga sekitar. Mulai dari anak muda, remaja, sampai orang dewasa bisa betah duduk berjam-jam untuk menghabiskan segelas kopi di kedai-kedai kopi.
Maka jangan heran pula kalau Tanjungpinang ini dapat julukan baru "Kota Seribu Kedai Kopi", karena hampir di setiap sudut jalan terdapat kedai kopi dengan aneka merek dan varian rasa. Tidak jarang berbagai persoalan kehidupan masyarakat cukup dibahas dan diselesaikan di meja kedai kopi.
Kearifan lokal inilah yang kemudian dimanfaatkan Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu untuk menyosialisasikan ajakan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) guna mewujudkan pemilu damai. Hal ini sejalan dengan arahan Wakapolri, Komjen Agus Andrianto saat berkunjung ke Tanjungpinang, bahwa Polri dalam bertugas di lapangan harus mengadopsi kearifan lokal di sekitarnya.
Kegiatan ngopi bareng rutin digelar Polresta Tanjungpinang setiap pekan, apalagi menyambut pemilu. Lokasinya berpindah-pindah dan lebih banyak dipusatkan di kedai kopi. Upaya ini juga dalam rangka lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, polisi banyak berdiskusi dan mendengar langsung laporan warga berkaitan potensi gangguan kamtibmas jelang Pemilu di wilayah masing-masing.
Ketika ada keluhan warga, misalnya ada aksi balap liar mengganggu kenyamanan warga pada malam hari. Polresta Tanjungpinang langsung mengerahkan jajaran untuk melakukan patroli rutin.
Patroli rutin juga dipusatkan di area keramaian, seperti pasar, tempat makan, nongkrong, hiburan, termasuk penjagaan melekat 1x24 jam di kantor KPU dan Bawaslu. Tujuannya memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, terutama di malam hari.
Polisi melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) pun gencar merazia kendaraan menggunakan knalpot brong atau racing yang mengganggu suasana kamtibmas Pemilu, terutama sesama pengguna jalan raya. Bagi yang kedapatan melanggar diberikan teguran, namun jika masih membandel akan ditindak dengan menyita knalpot brong untuk dimusnahkan.
Selain itu, Polresta Tanjung berinovasi membuat sistem aplikasi Layanan Penyelesaian Penyakit Melekat pada Masyarakat atau "Penyengat". Aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat melapor segala macam tindak pidana/kejahatan di lingkungan sekitar. Cukup dengan klik di ujung jari, polisi langsung sigap menangani laporan atau keluhan warga.
Sepanjang tahapan pemilu 2024 ini pula, Polresta Tanjungpinang telah mengerahkan kurang lebih 500 personel gabungan melibatkan unsur TNI dan BKO Polda Kepri untuk menjamin kondusifitas jalannya pesta demokrasi di wilayah itu.
Seluruh personel berperan aktif mengawal rangkaian kegiatan tahapan Pemilu 2024, dimulai dari pengawalan kedatangan logistik, pengamanan masa kampanye, pengamanan TPS, hingga pengamanan terhadap potensi demonstrasi warga terhadap hasil akhir Pemilu 2024.
Polresta Tanjungpinang sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan sistem pengamanan kota guna memantapkan kesiapan personel yang terlibat dalam pengamanan untuk pemilu damai.
Polri juga menegaskan netralitas mereka dalam mengawal pemilu sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Netralitas Polri sangat amat menentukan kesuksesan pesta demokrasi.
Pada akhirnya, polisi menjamin keamanan dan kenyamanan warga yang akan datang menggunakan hak suaranya ke TPS pada 14 Februari, tanpa perlu ada rasa takut. Masing-masing TPS bakal dikawal langsung sejumlah personel kepolisian mulai dari proses pemungutan sampai penghitungan suara.
Segala ikhtiar yang dilakukan Polri bersama penyelenggara dan peserta pemilu ini menjadi modal utama dalam menyongsong pemilu aman dan damai.
"Pilihan boleh berbeda, tapi tetap jaga persatuan dan kesatuan, karena pemilu yang damai merupakan modal penting untuk membangun demokrasi yang bersih dan berkualitas. Demokrasi yang bersih dan berkualitas akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat," ujar Kapolresta Tanjungpinang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mewujudkan pemilu damai berbasis kearifan lokal di "Kota Gurindam"
Komentar