Kementerian PUPR alokasikan Rp400 miliar untuk pemeliharaan jalan nasional di Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian PUPR melalui Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan nasional di daerah tersebut.

Kepala BPJN Kepri Stanley Cicero Haggard mengatakan pemeliharaan jalan rutin tersebut meliputi peningkatan jalan, seperti perbaikan jalan rusak hingga pelebaran jalan.

"Total ada 429 kilometer jalan nasional yang ditangani BPJN Kepri," kata Stanley di Batam, Senin.

Ia menyebut jalan nasional tersebut tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota se-Kepri. Paling banyak berada di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna.

Dia pun menegaskan bahwa tahun ini BPJN Kepri tak ada melakukan pembangunan jalan baru, melainkan fokus pada peningkatan jalan yang sudah ada.

"Ini komitmen kami (BPJN) dalam mewujudkan pembangunan jalan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga mendorong konektivitas dam pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata dia.

Lanjutnya menjelaskan pemeliharaan jalan rutin BPJN merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan menangani jalan-jalan yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

BPJN merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian PUPR dan bertanggung jawab tentang perencanaan dan pekerjaan jalan nasional di Kepri, seperti menangani pemeliharaan rutin, pembangunan jalan dan jembatan nasional.

“Makanya, Kementerian PUPR melalui BPJN mengintervensi membangun jalan daerah di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Reservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kepri Suji Hartanto mengatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tahun 2016, terdapat 210 kilometer jalan Provinsi Kepri tergolong rusak sedang dan parah.

“Paling parah di Lingga, Natuna, dan Karimun. Ada juga yang masih dikategorikan tanah, kebanyakan di Lingga dan Natuna,” kata Suji.

Menurut dia jalan rusak parah ini sudah terjadi sejak lama. Oleh sebab itu, untuk menangani kerusakan seluruh jalan ini dibutuhkan anggaran mencapai Rp2 triliun.

"Sekarang kita tangani jalan mencapai 80 persen dengan skala prioritas daerah pemukiman pariwisata pelabuhan,” katanya.