Batam (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan meminta l perusahaan penangkaran buaya di Pulau Bulan harus bertanggung jawab atas insiden buaya lepas di Batam.
"Kami ingin pertanggungjawaban PT Perkasa Jagat Karunia (PJK). Ke depan, jika ada kejadian serupa yang melibatkan buaya dari penangkaran ini, harus ada pertanggungjawaban bagi masyarakat yang terdampak," katanya di Batam, Jumat.
Dari hasil pertemuan dengan pihak terkait, diketahui bahwa jumlah buaya yang berada di penangkaran awalnya mencapai 105 ekor.
Dari jumlah tersebut, 38 ekor sudah tertangkap, sementara yang tidak lepas dan ada di penangkaran sebanyak 66 ekor.
"Namun, kami tidak bisa begitu saja percaya dengan angka tersebut. Jika benar hanya tersisa satu ekor yang belum ditemukan, maka kami minta perusahaan segera mencarinya. Jika masih ada yang belum teridentifikasi, harus segera dilakukan pencarian dan pendataan ulang," ujarnya.
Iman juga menyoroti para nelayan yang takut melaut akibat kabar buaya lepas ini dan agar perusahaan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak secara ekonomi akibat kejadian ini.
Lebih jauh, Iman bahkan menyarankan agar PT PJK ditutup jika tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara.
"Kalau kami boleh menyarankan, lebih baik perusahaan ini ditutup saja. Tidak ada manfaat yang diberikan, pajak untuk negara juga tidak ada. Sudah 36 tahun beroperasi, tapi kondisinya tidak layak untuk jadi tempat penangkaran. Yang ada malah musibah," kata dia.
Maka dari itu, DPRD Kepri memberi waktu satu pekan kepada perusahaan untuk memberikan jawaban tertulis terkait langkah yang akan diambil guna menyelesaikan permasalahan ini.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Kepri minta perusahaan bertanggung jawab atas buaya lepas
Komentar