Batam (ANTARA) - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau berupaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah setempat dengan menambah alat berat dan memperbaiki sistem pengelolaan.
Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Punggur Nofrizal di Batam, Jumat, mengatakan dalam mendukung hal tersebut pihaknya mendapat tambahan satu unit alat berat berupa buldoser guna memperbaiki pengelolaan sampah di TPA yang setiap harinya.
“Kedatangan buldozer baru ini sangat membantu operasional TPA, karena selama ini kendala utama kami memang ada di alat berat sebagai tulang punggung pengelolaan sampah di sini," ujar Nofrizal.
Ia menyampaikan setiap harinya TPA Punggur menerima sekitar 1.300 ton sampah, dengan sebagian besar sampah yang masuk merupakan sampah rumah tangga, seiring dengan padatnya jumlah penduduk di Batam.
"Sehari lebih kurang 1.300 ton. Ada terjadi peningkatan di hari-hari besar, atau Ramadhan, karena jumlah konsumsi masyarakat meningkat," ujar dia.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menambah 16 unit armada angkutan sampah di tahun 2025 guna mengatasi persoalan persampahan di kota itu.
Kepala DLH Kota Batam Herman Rozie mengatakan 16 armada itu terdiri atas 14 amrol sampah dan dua dam truck.
Selain itu, pihaknya juga menambah satu alat berat buldoser serta 40 bin kontainer sampah.
“Tahun ini ada penambahan armada, alat berat. Ganti alat yang rusak saja. Yang rusak sekarang 34 unit,” kata Herman.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau mempersiapkan langkah strategis untuk pengelolaan sampah di wilayah setempat mulai dari hulu hingga hilir.
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Kamis mengatakan persoalan sampah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terencana.
Ia menjelaskan pengelolaan sampah akan dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu pengelolaan di hulu yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengelolaan di hilir yang direncanakan melibatkan pihak ketiga.
“Kita susun konsep pengelolaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Ini bukan hanya tugas DLH, tetapi tanggung jawab kita semua. DLH diminta untuk menyusun kebutuhan anggaran secara detail, termasuk sarana prasarana, tenaga kerja, dan operasional untuk UPT,” kata Jefridin.
Komentar