FSPMI: Sertifikasi Pekerja Syarat Mutlak Hadapi MEA

Jumat, 16 Oktober 2015 18:44 WIB

Jumlah pekerja di Kepri yang memiliki sertifikasi kompetensi masih sangat sedikit, dan itu pun mayoritas bekerja di Batam. Jumlahnya hanya sekitar 1.400 orang

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagii para pekerja Indonesia, untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kata aktivis buruh Kabupaten Bintan, Kepulaua Riau Parlindungan Sinurat.

"Jumlah pekerja di Kepri yang memiliki sertifikasi kompetensi masih sangat sedikit, dan itu pun mayoritas bekerja di Batam. Jumlahnya hanya sekitar 1.400 orang," ujarnya dalam seminar bertema "Kesiapan Kepri Dalam Menangkap Peluang, serta Strategi dalam Menghadapi Hambatan dan Tantangan MEA 2015 di Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Jumat.

Di hadapan sekitar 400 orang peserta seminar, Parlindungan yang juga Ketua Serikat Pekerja Elektronik Elektronika Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menjelaskan, MEA 2015 membuka peluang bagi pekerja Indonesia, terutama Kepri untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Investor asing mendapat kemudahan untuk membuka usaha di ASEAN. Kondisi itu menjadi peluang yang besar bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam seminar yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip UMRAH itu, dia menambahkan pekerja yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi dapat bekerja sesuai keahliannya di Singapura, Malaysia, Thailand maupun negara ASEAN lainnya.

Tanpa sertifikasi kompetensi, pekerja jangan berharap diterima bekerja di negara tetangga.

"Sulit bekerja di perusahaan asing jika tidak memiliki sertifikasi kompetensi, meski pekerja memiliki pengalaman dalam bekerja," katanya.

Parlindungan mengatakan sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah. Para pekerja maupun calon pekerja dapat mendaftar sebagai peserta di lembaga tersebut untuk mendapatkan pelatihan.

"Kalau lulus dapat sertifikat kompetensi," ujarnya.

Asisten Bidang Perekonomian Pemerintah Kepri Syamsul Bahrum, yang juga narasumber dalam seminar tersebut mengatakan masyarakat Indonesia siap atau tidak siap harus menghadapi MEA 2015.

Kesiapan Kepri harus dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pendukung secara memadai. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan harus diperkuat.

"Kita harus mempersiapkan ini," katanya.

Masyarakat yang ingin membangun usaha harus mampu menciptakan produk yang berkualitas, dan kenali kompetitor secara baik. Sementara masyarakat yang ingin menangkap peluang bekerja di perusahaan asing harus meningkatkan kualitasnya, terutama dapat menggunakan Bahasa Inggris dan meningkatkan keahlian.

Kalau di Indonesia, terutama masyarakat Kepri belum mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA, wilayah ini akan menjadi basis konsumsi, bukan produksi.

"Sebagai basis pasar barang asing. Ini tidak bagus," ujarnya.

Dia menjelaskan masyarakat Kepri harus kompetitif, dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, serta cinta produk Indonesia. Masyarakat Kepri setiap hari harus mulai membeli produk dalam negeri.

Sementara pengusaha dalam negeri harus mampu meningkatkan persaingan dalam bisnis, seperti memproduksi barang-barang yang berkualitas dengan harga yang kompetitif.

"Hitung setiap hari berapa produk dalam negeri yang dibeli. Kadang-kadang karena faktor gengsi, masyarakat membeli produk asing, padahal harganya mahal," ujarnya.

Dia mengatakan tantangan yang dihadapi Kepri dalam menyongsong MEA 2015 antara lain arus barang dan orang yang semakin tinggi.

Jika pengawasan di perairan Kepri tidak seimbang dengan arus barang dan orang, dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal kelompok tertentu baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

"Waspadai penyeludupan barang dan narkoba," katanya.

Pengamat ekonomi dari UMRAH Rafki Rasyid yang juga narasumber dalam seminar tersebut mengatakan Kepri belum siap menghadapi MEA 2015. Kesiapan Kepri harus dibuktikan dengan sumber daya manusia, infrastruktur dan kebijakan perekonomian.

Saat ini, infrastruktur maritim dan interkoneksi di Kepri belum maksimal.

"Banyak wilayah yang belum siap menghadapi MEA, termasuk Kepri," katanya.

Angkatan kerja harus membuat rencana yang matang supaya sukses untuk menangkap peluang MEA. Mereka harus menentukan sikap apakah ingin bekerja di salah satu negara ASEAN atau membuka usaha.

"Bagi yang ingin bekerja harus meningkatkan kemampuan, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto