"Peraturan teknis tentang provinsi kepulauan adalah harapan dalam memajukan sektor pariwisata bahari. Kami berharap ini terealisasi," kata Buralimar yang dihubungi dari Tanjungpinang, Senin.
Ia mengemukakan Kepri sudah ditetapkan sebagai gerbang pariwisata bahari di Indonesia berdasarkan potensi kemaritiman yang dimiliki wilayah ini. Pengelolaan potensi pariwisata di Kepri harus memikirkan fisik dan nonfisik, yang tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran daerah.
Selama ini, kata dia, perhitungan pembagian dana bagi hasil, contohnya, berdasarkan luas daratan, sedangkan Kepri memiliki luas lautan mencapai 96 persen. Kondisi ini yang membuat Kepri merangkak mengelola potensi yang ada, termasuk pariwisata bahari.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Provinsi Kepulauan diharapkan menjadi memandu dalam memajukan Kepri sebagai salah satu tempat tujuan pariwisata di Indonesia. Peraturan teknis yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah itu akan membuka peluang bagi Pemerintah Kepri dalam mengelola kekayaan maritim hingga 12 mil.
"Kepri itu memiliki 1.796 pulau yang sebagian besar belum dikelola. Ketika perhatian pemerintah terhadap pariwisata semakin besar, maka pulau-pulau yang indah akan semakin mudah dikelola sebagai destinasi wisata baru," katanya.
Bulalimar mengatakan sektor pariwisata di Kepri tidak hanya dikembangkan Dinas Pariwisata, melainkan melibatkan hampir seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah. Dinas Pariwisata justru lebih banyak berperan dalam mempromosikan destinasi wisata yang dibangun oleh kelompok sadar wisata, pemerintah kabupaten dan kota, produk kerajinan tangan yang dijual kepada wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
Faktor yang terpenting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata yakni transportasi laut dan udara. Wisatawan harus diberi kemudahan untuk menjangkau objek wisata sehingga menambah daya tarik.
"Promosi itu saya istilahkan sebagai roh pariwisata, sedangkan jasadnya adalah destinasi wisata. Ini harus bersinergi," ujarnya.
Pengembangan pariwisata bahari tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena membutuhkan energi yang besar dalam mengelola pulau-pulau dengan pasir putih yang indah, karang yang terjaga dengan baik dan laut yang terbentang luas dengan pantai yang mempesona.
"Hari ini, ada konferensi tentang rancangan PP Provinsi Kepulauan, yang dilaksanakan DPD RI dan pemerintah pusat. Kami berharap ini segera direalisasikan sehingga berdampak positif bagi pengembangan sektor pariwisata," ujarnya.
Editor: Rusdianto
Komentar