FKSPP: Pelabuhan di Kepri mangkrak akibat salah perencanaan

Tanjungpinang (ANTARA) - Sejumlah pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau mangkrak akibat kesalahan dalam perencanaan, kata Sekretaris Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan (FPKSPP) Suryani.

"Uang ratusan miliar rupiah untuk pembangunan satu pelabuhan terbuang sia-sia, dan bermasalah, akibat salah perencanaan," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa.

Suryani yang juga anggota Komisi III DPRD Kepri menyontohkan kasus korupsi pada Pelabuhan Dompak di Kota Tanjungpinang dan Pelabuhan Berakit yang akan dijadikan pelabuhan berskala internasional di Kabupaten Bintan. Dua pelabuhan itu sempat disorot publik akibat praktik korupsi.

Kegagalan dalam perencanaan menyebabkan terjadinya tarik ulur pengelolaan Pelabuhan Dompak. Pemprov Kepri, Kementerian Perhubungan, dan PT Pelindo menginginkan mengelola pelabuhan yang kini dalam kondisi rusak parah.

Persoalan itu terjadi lantaran dalam proses perencanaannya tidak dibahas soal siapa yang akan mengelola pelabuhan tersebut.

"Ini lelucon yang tidak enak didengar publik, karena urusan itu seharusnya selesai sebelum pelabuhan dibangun," ucapnya.

Sementara terkait persoalan Pelabuhan Berakit, Suryani menilai permasalahannya lebih menarik dibanding Pelabuhan Dompak. Hal itu disebabkan pelabuhan tersebut dibangun di perairan yang dangkal.

Pelabuhan yang direncanakan berskala internasional itu seharusnya tidak dibangun di perairan yang dangkal, apalagi berdasarkan hasil penelitian, kawasan tersebut tempat bermuaranya pasir dari berbagai daerah.

Setelah menguap kasus korupsi dalam pembangunan proyek pelabuhan itu hingga sekarang pelabuhan tersebut belum dipergunakan oleh pemerintah. Kini malah nelayan memanfaatkan pelabuhan tersebut.

Pemerintah setiap tahun mengeluarkan anggaran puluhan miliar rupiah dengan alasan pendalaman alur, meski pelabuhan itu tidak dipergunakan.

"Sampai sekarang kami masih mempertanyakan siapa yang mengerjakan proyek itu, dan untuk kepentingan apa pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pendalaman alur sementara pelabuhan itu tidak pernah dipergunakan," katanya.

Terkait rencana Mabes TNI memanfaatkan Pelabuhan Berakit, Bintan, Suryani mendukungnya. Hal itu disebabkan pelabuhan yang dibangun dengan uang rakyat itu memang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan negara.

"Kami memberi apresiasi kepada Mabes TNI untuk memanfaatkan pelabuhan itu," tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail, mengatakan bahwa rencana Mabes TNI mengelola Pelabuhan Berakit tampaknya sudah bulat karena selama ini terbengkalai.

"Padahal, pelabuhan itu sangat bagus. Jadi, memang lebih baik dimanfaatkan oleh Mabes TNI," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Korem 033/Wira Pratama, kata Jamhur, Pelabuhan Berakit akan dimanfaatkan untuk kepentingan Komando Wilayah Pertahanan Barat. Satuan besar ini akan membawahi seluruh TNI yang akan bermarkas di sekitar Berakit.

Berakit merupakan salah satu kawasan perbatasan di Indonesia yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo karena berbatasan dengan Malaysia.

"Yang memimpin institusi ini kemungkinan perwira tinggi bintang tiga," katanya.

Jamhur menegaskan bahwa Pelabuhan Berakit tidak dapat dikatakan sebagai proyek mangkrak. Bangunan pelabuhan sampai sekarang dalam kondisi baik, hanya tidak dimanfaatkan sejak beberapa tahun lalu.

"Sudah lebih 5 tahun pelabuhan itu selesai dibangun," ujarnya.

Selama ini, kata dia, pelabuhan tersebut tidak dipergunakan karena kawasan perairan di sekitar pelabujan tersebut kerap dangkal. Oleh karena itu setiap tahun dilakukan pendalaman alur yang menelan anggaran Rp20 miliar - Rp30 miliar per tahun.