Bawaslu Tanjungpinang susun indeks kerawanan pilkada

id Bawaslu Kota Tanjungpinang, susun, indeks kerawanan pilkada

Bawaslu Tanjungpinang susun indeks kerawanan pilkada

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini bersama dua komisoner lainnya. (Nikolas Panama)

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang mulai melakukan survei pengumpulan data informasi terkait kajian penelitian untuk penyusunan Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhamad Zaini di Tanjungpinang, Kamis, menjelaskan, penelitian IKP ini sesuai arahan dan surat Bawaslu RI No.1817/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2019 Tentang Pengumpulan Data IKP Pilkada 2020, dan arahan Bawaslu RI dalam kegiatan Rakornas Penyusunan IKP Pilkada 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya (7/12).

"Saat ini Bawaslu dalam proses berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder, karena proses pengumpulan data IKP melibatkan beberapa lembaga sebagai responden, di antaranya Bawaslu, KPU, kepolisian dan media massa," ungkap Zaini, yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

Ia mengemukakan, penyusunan IKP bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan pemetaan kondisi awal kerawanan pada Pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang.

Hasil dari proses akhir IKP menjadi menjadi rujukan dan dapat dipergunakan oleh lembaga negara, LSM, akademisi dan masyarakat umum dalam menghadapi Pilkada Kepri 2020 di Tanjungpinang sesuai fungsi masing-masing lembaga.

Kepercayaan publik saat ini tidak hanya berdasarkan analisis kata, tetapi juga angka-angka. Rezim kepercayaan publik saat ini sudah berubah ke arah penelitian dan analisis yang terukur, sehingga data IKP menjadi solusinya.

Secara umum, ada lima variabel instrumen indikator penyusunan IKP, pertama, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan netralitas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan jajarannya), Kedua, terkait relasi kuasa pada politik lokal, ketiga, terkait politik uang yang masih berpotensi terjadi, keempat, terkait politik identitas, dan kelima, terkait kampanye di sosial media.

"Dengan adanya hasil IKP, Bawaslu dan semua pihak dapat melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran, sehingga tercipta pemilu yang demokratis, bermartabat dan bersih," tegas Zaini.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE