Pada 3 Juli 2023 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi perusahaan dengan menghukum membayar ganti rugi lingkungan hidup sebesar Rp188,97 miliar dan tindakan pemulihan lingkungan hidup senilai Rp731,03 miliar.
"Majelis hakim telah menerapkan in dubio pro natura dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability)," kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, Selasa.
Rasio mengatakan kebakaran lahan seluas 2.560 hektare berdampak terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat karena asap, kerusakan lahan, kehilangan biodiversitas, dan menghambat komitmen Indonesia dalam pencapaian agenda perubahan iklim, terkait penurunan emisi karbon.
PT Rafi Kamajaya Abadi merupakan perusahaan PMA dengan 95 persen saham didominasi Malaysia.
"Putusan itu harus menjadi pembelajaran bahwa tindak tegas terhadap penanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Kami tidak akan berhenti menindak pelaku perusakan lingkungan hidup, termasuk kebakaran hutan dan lahan," kata Rasio.
Pemerintah Indonesia terus memantau sejumlah lokasi yang terbakar melalui satelit penginderaan jauh. Berbagai instrumen penegakan hukum, kata dia, juga dipakai mulai dari penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa termasuk gugatan perdata, hingga penegakan hukum pidana.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah denda perusahaan sawit Rp920 miliar akibat kebakaran lahan