G20, Indonesia maju, dan KPPN Batam

Batam (ANTARA) - Pada tanggal 31 Oktober 2021 di Roma Italia, pemerintah Indonesia menerima Presidensi G20 2022 dari Italia selaku Presidensi G20 2021. Artinya, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan perhelatan yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022.  

Pada Presidensi G20 2022 ini, Indonesia mengangkat tiga topik utama, yaitu: (i) Sistem Kesehatan Dunia; (ii) Transformasi Ekonomi dan Digital; dan (iii) Transisi Energi.

Untuk pembahasan topik utama tersebut, dalam G20 terdapat dua jalur pembahasan, yaitu Financial track dan Sherpa track.

Dalam sherpa track akan dibahas isu-isu penting seperti antikorupsi, agrikultur, ekonomi digital, ketenagakerjaan, kesehatan, lingkungan hidup, energi berkelanjutan, perdagangan, investasi hingga pembangunan. Sedangkan pada finansial track, pembahasan akan berfokus pada masalah perekonomian baik pajak, kebijakan moneter, fiskal dan lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu wakil Indonesia untuk financial track, mengemukakan bahwa terdapat enam agenda prioritas yang diangkat dalam finance track, yang pertama adalah exit strategi untuk mendukung pemulihan. Kedua, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan.  

Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh Bank Indonesia. Keempat, keuangan berkelanjutan dimana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara.

Kelima, inklusi keuangan terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Keenam tentang perpajakan internasional.  

Sebagai negara anggota G20, pemerintah Indonesia mempunyai target bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi kelompok lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, untuk mencapai target tersebut setidaknya ada 5 reform yang harus dikerjakan yakni birokrasi, regulasi, SDM, infrastruktur dan transformasi ekonomi. Reform tersebut telah tertuang di dalam visi Indonesia Emas 2045 yang telah disusun oleh Bappenas. 

Hal paling sederhana yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan dalam fungsi BUN  adalah membangun ekosistem yang meningkatkan pendapatan negara. Dari sisi belanja, DJPb harus mampu memastikan kualitas belanja satker K/L dan pemerintah daerah, memastikan APBN yang telah terserap mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Untuk menuju ke sana, Pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen mitra kerja, salah satunya dengan melaksanakan belanja pemerintah dengan baik dan berkualitas (spending better).

Dan sesuai dengan yang disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) telah turut serta berperan aktif untuk mendukung keberhasilan tercapainya tujuan enam agenda prioritas yang diangkat dalam finance track, dan tercapainya target sebagai negara ekonomi terbesar di dunia.

Peran aktif tersebut dapat dilihat pada upaya KPPN dalam mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. 

Tidak terkecuali KPPN Batam pun selalu meningkatkan koordinasi baik dengan satuan kerja maupun dengan mitra kerja lain agar belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan masing-masing satuan kerja di wilayah kerjanya dapat berkualitas dengan capaian output yang optimal.

Capaian output belanja, dapat memberikan gambaran mengenai tercapai atau tidaknya output atas belanja yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga.  

Sampai dengan triwulan III tahun 2022 sesuai data pada aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN) yang diolah, diketahui bahwa salah satu indikator pelaksanaan anggaran yaitu capaian output pada detail prosentase progress PCRO menunjukkan capaian sebesar 71.48,  lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 68.58.


Hal tersebut menggambarkan bahwa belanja yang dikeluarkan oleh Kementerian / Lembaga di wilayah kerja KPPN Batam secara rata-rata telah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.