Pengamat ingatkan pemda perkuat ketahanan pangan guna antisipasi resesi

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah daerah harus mampu memperkuat ketahanan pangan untuk mengantisipasi dampak resesi yang potensial dirasakan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada  2023, kata pengamat ekonomi dari Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) Dody Dermawan.

"Sekarang belum dirasakan, namun harus tetap optimistis bahwa dampak resesi dapat diantisipasi agar tidak menimbulkan gejolak perekonomian yang paling mendasar. Caranya, perkuat ketahanan pangan mulai dari sekarang," ujarnya di Tanjungpinang, Senin.

Program ketahanan pangan harus diprioritaskan mengingat selama ini Kepri merupakan wilayah konsumtif. Berbagai komoditas kebutuhan masyarakat yang dikonsumsi masyarakat Kepri berasal dari negara lain sehingga potensial menjadi langka dan mahal ketika terdampak resesi.

Baca juga:
BMKG imbau warga Kepri waspada banjir rob dampak gerhana bulan

Polda Kepri jamin Porprov berjalan kondusif

Selain itu, kata dia komoditas kebutuhan masyarakat Kepri juga berasal dari provinsi lain di Pulau Jawa dan daratan Sumatera. Pasokan pangan ke Kepri pernah terhambat akibat gagal panen dan persoalan lainnya. Kondisi ini semestinya mendapatkan perhatian serius sehingga program ketahanan pangan mendapat porsi lebih dalam kegiatan pemerintahan.

Restrukturisasi kegiatan yang menggunakan anggaran daerah sebaiknya dilakukan dalam jangka pendek. Proyek jangka panjang seharusnya tidak dilakukan, melainkan kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung skenario mengatasi dampak resesi.

"Program untuk membangkitkan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan lokal perlu dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal," ucap dosen di Fakultas Ekonomi UMRAH itu.

Dody juga mengingatkan konsumsi masyarakat dan daya beli konsumen juga perlu dijaga agar tetap stabil untuk mencegah inflasi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.

Skema lainnya yang harus dibangkitkan adalah produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM harus bangkit ditopang dengan berbagai program yang dapat mendorong barang yang mereka produksi terjual di pasar lokal dan internasional.

Baca juga:
KPU Batam selesaikan verifikasi faktual 2.660 anggota partai politik

Dua parpol di Kepri penuhi syarat minimal keanggotaan partai

Pemasaran produk UMKM tersebut juga dapat seirama dengan peningkatan kualitas program kepariwisataan yang mulai bangkit dalam beberapa bulan terakhir. Promosi objek wisata dan kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan di berbagai daerah di Kepri juga perlu digeser ke negara yang tidak terdampak resesi, seperti Asia Timur.

Berbagai produk dari pabrik di Batam dan Kabupaten Bintan juga sebaiknya mempertimbangkan kembali untuk mengekspor produk tersebut ke negara yang terdampak resesi, karena tidak menguntungkan.

"Saat resesi, ekonomi di negara yang terdampak resesi itu sulit bergerak. Banyak pengusaha 'wait and see' menahan diri dan berhemat. Tujuan pasar UMKM, industri, dan pariwisata harus bergeser sementara dari negara itu," katanya.

Baca juga:
Polresta Barelang buka bimbingan belajar gratis SIM

KPU Batam tingkatkan pendidikan politik pemilih pemula

BEI sebut 61 persen saham yang tercatat merupakan syariah

45 anggota panwaslu kecamatan di Kabupaten Natuna akhirnya dilantik