Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, bertemu dengan ketua Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag pada Rabu guna membahas kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Israel di Gaza.
Menurut kantor berita Palestina WAFA, al-Maliki bertemu dengan Hakim Ketua ICC Piotr Hofmanski dan Panitera ICC Osvaldo Zavala.Dalam pertemuan itu, al-Maliki memberi tahu mereka tentang "tingkat kejahatan dan kehancuran yang disebabkan oleh Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tanpa pertanggungjawaban apa pun."
Diplomat senior Palestina tersebut menekankan pentingnya bagi ICC untuk melakukan penyelidikan kriminal dan mengadili pelaku kejahatan perang Israel.
Dia mengatakan bahwa penyebab kejahatan yang dilakukan Israel dan para pejabatnya saat ini adalah karena mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Pada Rabu, Dewan Keamanan PBB tidak dapat mencapai kesepakatan tentang resolusi konflik Israel-Palestina karena dua rancangan resolusi yang diajukan oleh AS dan Rusia tidak dapat disahkan.
Rancangan resolusi AS dan Rusia sama-sama menyerukan "jeda kemanusiaan" atau "gencatan senjata kemanusiaan" di Jalur Gaza untuk memungkinkan pengiriman bantuan yang aman bagi warga sipil.
Perbedaan utama dalam teks tersebut antara lain penyebutan spesifik dalam usulan yang didukung AS mengenai hak Israel untuk membela diri, sedangkan draf yang disusun Rusia menyerukan agar pasukan Israel segera membatalkan perintah evakuasi bagi warga sipil untuk menuju ke wilayah selatan Gaza.
Rancangan resolusi yang diusulkan AS gagal disahkan karena veto dari China dan Rusia, sedangkan draf Rusia tidak dapat diadopsi karena kurang mendapatkan jumlah suara yang mendukung, demikian WAFA melaporkan.
Sementara itu, dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pada Rabu mengatakan blokade Israel selama bertahun-tahun di Gaza telah menyebabkan 80 persen warganya bergantung pada bantuan internasional.
“Sebelum krisis saat ini, blokade selama puluhan tahun telah melemahkan perekonomian Gaza, menyebabkan 80 persen penduduknya bergantung pada bantuan internasional,” kata UNCTAD dalam sebuah pernyataan.
Badan tersebut mengatakan tingkat pengangguran di Gaza pada 2022 mencapai 45 persen, dibandingkan dengan 13 persen di Tepi Barat.
Pernyataan tersebut juga mencatat bahwa pada 2022, Palestina menghadapi sejumlah tantangan yang semakin besar, termasuk pencaplokan tanah dan sumber daya alam oleh Israel, kemiskinan endemik, menyusutnya ruang fiskal, penurunan bantuan luar negeri, dan penumpukan utang publik dan swasta.
UNCTAD menyebut tinggal di Gaza pada 2022 berarti terkurung di salah satu ruang terpadat di dunia. Warga Gaza sering kali mengalami pemadaman listrik, kekurangan air bersih, dan sistem pembuangan limbah yang tidak memadai.
Sumber: Anadolu/WAFA
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menlu Palestina temui ketua ICC bahas kejahatan perang Israel di Gaza
Komentar