Batam (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Kepulauan Riau, mencatat sebanyak 322 orang pelamar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Batam dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
Kepala BKPSDM Kota Batam Hasnah di Batam, Rabu, mengatakan 322 orang pelamar yang tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi itu, terdiri atas 309 pelamar formasi teknis, sembilan pelamar formasi tenaga kesehatan, dan empat pelamar formasi guru.
"Rata-rata yang tidak lolos administrasi itu ada pelamar yang tidak sesuai pengalaman dengan formasi yang dipilih, ada pelamar yang masa kerjanya kurang dari dua tahun, dan ada juga terkait kualifikasi pendidikan," kata Hasnah.
Ia menyampaikan masa sanggah bagi pelamar tidak lolos seleksi dimulai 19 hingga 21 Februari 2025 melalui aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hasnah mengatakan sekitar 1.000 orang tenaga honorer di lingkungan Pemkot Batam mengikuti tahapan seleksi penerimaan PPPK tahap kedua.
"Bisa dikatakan hampir semua, tetapi sepertinya ada juga beberapa yang tidak ikut. Salah satu contoh ada yang barusan lapor ke kami, ada peserta lupa submit dengan demikian yang bersangkutan tidak bisa ikut seleksi," ujarnya.
Hasnah mengatakan jika seluruh tahapan seleksi penerimaan PPPK tahap kedua selesai, BKPSDM akan melakukan pendataan kembali untuk memastikan jumlah tenaga honorer yang masih tersisa.
"Karena untuk yang terdata BKN sebagian besar sudah ikut di tahap pertama. Nanti setelah tahap kedua ini selesai, baru bisa didapatkan berapa sisa honorer," tambahnya.
Sebelumnya, sebanyak 1.900 orang pegawai honor Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, lolos seleksi penerimaan calon PPPK tahap pertama tahun 2024. Mereka terdiri atas 1.752 tenaga teknis, 45 tenaga kesehatan, dan 103 tenaga guru.
"Saat proses seleksi, ada 2.371 peserta yang ikut serta, yaitu 2.192 tenaga teknis, 45 tenaga kesehatan, dan 134 tenaga guru," ujar Hasnah seraya menambahkan penyerahan surat keputusan kepada PPPK itu direncanakan pada Juli atau Agustus 2025.
Komentar