Mahmoud Abbas bersumpah lawan rencana Israel memisahkan Gaza dari Palestina

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan Israel tidak akan diizinkan memisahkan Gaza dari wilayah Palestina lainnya.

“Kami tidak akan membiarkan rencana (pasukan) pendudukan untuk memisahkan Gaza dari wilayah Palestina lainnya, atau mencaplok bagian mana pun dari wilayah tersebut," kata Abbas dalam pertemuan di Markas Besar Kepresidenan di Ramallah, pada Rabu (31/1).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh anggota Komite Sentral gerakan Fatah dan beberapa anggota Dewan Revolusi itu, Abbas menegaskan “kesatuan tanah Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur di bawah yurisdiksi Negara Palestina.”

“Negara Palestina tidak akan meninggalkan rakyatnya di Gaza. Kami akan berbagi mata pencaharian, gaji, dan tunjangan di Gaza dan Tepi Barat,” kata dia.

Abbas menegaskan kembali sikap politik Palestina yang tak tergoyahkan mengenai perlunya gencatan senjata segera, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, dan pengiriman cepat bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung itu.

Dia menekankan “pentingnya mencegah perpindahan masyarakat Palestina dari tanah mereka, mengingat trauma sejarah Nakba pada 1948 dan dampak abadi yang menimpa rakyat Palestina selama beberapa dekade sejak itu".

Ia menyoroti pentingnya upaya berkelanjutan dengan mitra internasional dan sekutu regional untuk menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung serta memberikan bantuan menyeluruh kepada rakyat Palestina di Gaza, termasuk mengembalikan mereka ke rumah-rumah yang telah dihancurkan oleh pasukan pendudukan Israel.

Abbas pun mengatakan bahwa tindakan Israel dengan memotong pendapatan pajak tidak akan menghalangi Negara Palestina untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat Gaza.

Pendapatan pajak, yang dikenal di Palestina dan Israel sebagai maqasa, dikumpulkan oleh pemerintah Israel atas nama Otoritas Palestina atas impor dan ekspor Palestina.

Sebagai imbalannya, Israel  mendapat komisi sebesar 3 persen dari setiap kegiatan impor dan ekspor Palestina.

Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan negaranya akan tetap mempertahankan kendali militer di Jalur Gaza, setelah perang berakhir.

''Ketika perang usai, saya pikir sudah jelas bahwa Hamas tidak akan menguasai Gaza. Israel akan mengendalikannya secara militer tetapi tidak akan mengendalikannya secara sipil,'' kata Gallant kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Israel (Knesset), sebagaimana dikutip dalam pernyataan yang dirilis oleh Knesset.

Dia mengatakan Israel akan bebas melakukan operasi militer, seperti yang dilakukan di Jenin ketika tentara Israel menyamar sebagai dokter, perawat, dan warga sipil menyerbu masuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina di Jenin dan membunuh tiga warga Palestina.

''Ini adalah kebebasan operasi militer pada tingkat tertinggi, tetapi kami tidak mengontrol wilayah tersebut dalam arti sipil. Hal ini bisa dilakukan (di Gaza juga), dan itu akan memakan waktu," ujar Gallant.

Israel menduduki Jalur Gaza setelah perang Timur Tengah tahun 1967, tetapi menarik diri dari wilayah kantong tersebut pada 2005.

Mengenai terowongan dan kemampuan militer kelompok pejuang Hamas Palestina, Gallant mengatakan bahwa upaya mengungkap dan menghancurkan infrastruktur militer Hamas masih "terbatas" dan akan terus dilakukan.




Sumber: Anadolu



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Abbas bersumpah lawan rencana Israel pisahkan Gaza dari Palestina