Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) pada tahun ini mendapatkan kucuran dana alokasi khusus (DAK) APBN sekitar Rp25 miliar untuk merehabilitasi empat pelabuhan di daerah tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Junaidi menyampaikan keempat pelabuhan itu tersebar di Pulau Dompak (Kota Tanjungpinang), lalu Selat Beliah (Kabupaten Karimun), Penagi (Kabupaten Natuna), dan Kota Segara (Kabupaten Bintan).
"Pulau Dompak dan Selat Beliah berfungsi sebagai pelabuhan tempat kapal roro, sementara Penagi dan Kota Segara merupakan pelabuhan bongkar muat barang atau kargo," kata Junaidi di Tanjungpinang, Senin.
Dia mengatakan proyek rehabilitasi empat pelabuhan tersebut sesuai dengan pengajuan yang dilakukan Pemprov Kepri kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Rehabilitasi menyasar pada kelengkapan fasilitas di pelabuhan, seperti di pelabuhan Kota Segara akan dibangun akses jalan aspal yang lebih bagus menuju pelabuhan, sehingga proses keluar-masuk barang menjadi lebih mudah dan lancar.
Baca juga: DJPb: Alokasi dana transfer ke daerah Kepri naik Rp400 miliar
Selain itu, juga akan dibangun fasilitas penampungan air bersih di masing-masing pelabuhan itu untuk kebutuhan kapal yang tengah bersandar.
"Otomatis ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, karena air bersih itu bisa dijual ke kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan," ungkapnya.
Junaidi pun optimistis rehabilitasi pelabuhan kapal roro dan bongkar muat barang tersebut berdampak luas bagi perekonomian masyarakat, khususnya di lokasi pelabuhan itu berada.
Proyek rehabilitasi pelabuhan itu bentuk komitmen pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan konektivitas antardaerah, sehingga arus lalu lintas orang maupun barang semakin mudah dan lancar.
"Dampaknya tentu bisa meningkatkan daya saing antardaerah sekaligus perekonomian daerah maupun nasional," ucap Junaidi.
Dia menambahkan saat ini kegiatan rehabilitasi empat pelabuhan yang didanai DAK itu sudah selesai dilelang dan sedang dalam tahapan review kontrak pelaksanaan kerja.
Proses pengerjaannya mulai berjalan di bulan Februari 2025, dengan target penyelesaian masa kerja sekitar tiga sampai enam bulan.
Baca juga: Pemprov Riau dapat dana pengembangan lingkungan hidup 2,07 juta dolar AS
Komentar