Natuna (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menekankan pentingnya pembangunan yang mengedepankan prinsip mitigasi bencana sebagai upaya strategis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam yang kerap terjadi di wilayah kepulauan tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Natuna, Raja Darmika, di Natuna, Jumat, mengatakan secara geografis, Kabupaten Natuna memiliki karakteristik yang kompleks, karena terdiri atas kepulauan, perbukitan, garis pantai yang panjang, serta hutan dan lahan yang masih luas.
Kondisi ini membuat wilayah tersebut rentan terhadap berbagai jenis bencana hidrometeorologi, seperti banjir genangan, banjir rob, tanah longsor, abrasi pantai, serta kebakaran hutan dan lahan.
"Oleh karena itu, pembangunan yang kita lakukan harus disertai dengan pendekatan mitigasi,” ujar Raja.
Ia menegaskan, mitigasi bencana bukan semata-mata dilakukan setelah bencana terjadi, melainkan harus menjadi bagian dari proses pembangunan sejak awal.
Menurutnya pembangunan berbasis mitigasi bencana adalah membangun fasilitas aktivitas dan permukiman jauh dari zona rawan, seperti lereng longsor, bantaran sungai, wilayah pasang air laut dan lainnya.
Selain itu, infrastruktur pendukung seperti saluran air, sumur resapan, dan biopori di kawasan padat penduduk juga perlu untuk mengurangi risiko banjir.
Tanggul dan pemecah ombak di wilayah pesisir juga harus menjadi perhatian utama, mengingat wilayah Natuna kerap dilanda angin kencang dan gelombang pasang tinggi, guna mengurangi dampak abrasi yang dapat mengikis daratan.
Meski demikian tambahnya, jika memang tidak memungkinkan untuk menghindari lokasi berisiko bencana, maka solusi alternatif harus diambil, seperti membangun dengan memitigasi infrastruktur seperti membangun tembok penahan tanah dan penanaman pohon di daerah rawan longsor, pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) untuk banjir dan angin kencang, serta desain bangunan yang tahan dan pencegah bencana dan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim.
“Yang tidak kalah penting adalah menciptakan sumber daya manusia yang sadar bencana. Kesadaran ini adalah faktor utama yang dapat meminimalkan dampak saat bencana terjadi. Ini yang akan pemerintah galakkan budaya sadar bencana, ujar dia.
Untuk menciptakan SDM sadar bencana, BPBD Natuna telah melakukan berbagai upaya dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya sosialisasi dan edukasi tentang kebencanaan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan, baik melalui dukungan APBD maupun kolaborasi dengan instansi dan lembaga lain.
Kegiatan tersebut menyasar sekolah-sekolah dan masyarakat di daerah rawan bencana. Salah satu kegiatan terbaru dilakukan pada Mei 2025 di Desa Sebadai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, yang merupakan wilayah langganan banjir saat curah hujan tinggi.
Hal lain yang dilakukan BPBD adalah dengan memasang tanggul buatan seperti breakwater di lokasi terdampak gelombang pasang tinggi.
“Langkah-langkah seperti ini harus terus digalakkan agar menciptakan perlindungan kolektif terhadap aset dan keselamatan jiwa,” ucap dia.
Komentar