Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Beberapa pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau mengakui di lingkungan dalamnya kini terjadi keretakan yang terbagi dua kubu.
"Ada dua di kepengurusan Kepulauan Riau (Kepri) yaitu kubu Anas Urbaningrum dan kubu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo," kata Wakil Ketua II DPD Partai Demokrat Keprri Abdul Azis, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Sabtu.
Menurut dia, "perang dingin" antara pengikut kedua kubu itu di Kepri, sudah berlangsung sejak tahun lalu. Puncaknya, saat DPP Partai Demokrat memutuskan melakukan pergantian antarwaktu terhadap Edi Siswoyo, yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Kepri.
"Keputusan itu sebagai salah satu kebijakan yang lahir dari keretakan di tubuh kepengurusan Partai Demokrat Kepri yang dipimpin Apri Sujadi," ujarnya.
Sikap itu dinilai sebagai wujud kesewenang-wenangan oknum tertentu di partai terhadap kadernya. Edi dianggap sebagai sebagai pengurus Partai Demokrat yang loyal terhadap Hadi Utomo.
"Dalam satu bulan Edi diberi surat peringatan tiga kali. Sementara dia tidak memiliki kesalahan," ungkap Azis, yang juga anggota DPRD Kepri.
Azis, yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Kepri di era kepemimpinan Hadi Utomo, mengungkapkan permasalahan di tubuh Partai Demokrat Kepri semakin memanas dan kemungkinan akan menimbulkan gejolak karena terdapat berbagai persoalan yang belum diselesaikan.
"Isu yang hangat dibicarakan di internal itu salah satunya permasalahan anggaran partai, yang belum diketahui oleh pengurus," katanya.
Ia juga merasa kecewa karena belum terlihat pergerakan mesin politik yang dapat meningkatkan elektabilitas partai tersebut.
"Kami tidak melihat adanya pergerakan atau pun kegiatan yang dapat meningkatkan konsolidasi di internal partai. Padahal mesin partai harus dipanaskan untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Demokrat," katanya.
Sementara itu Edi Siswoyo merasa dizalimi oleh pengambil kebijakan di partainya, karena itu tidak dapat menerima keputusan partai yang berupaya menggantikan dirinya.
"Saya tidak melawan kebijakan partai, tetapi saya mencari keadilan. Kalau saya salah, saya siap diganti, tetapi persoalan sekarang saya tidak salah," katanya.
Edi mendukung Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih pergerakan Partai Demokrat, dan Anas berkonsentrasi menghadapi kasusnya. SBY diyakini mampu meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat.
Selain itu, kata dia, jika 'nyanyian" Nazarudin terkait politik uang saat munas terbukti secara hukum, maka seluruh kepengurusan di tingkat pusat hingga daerah tidak sah, dan perlu dilakukan pemilihan ulang.
"Kami minta Pak SBY juga memperhatikan permasalahan di internal kepengurusan Kepri," ungkapnya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri Surya Sardi membantah terjadi keretakan di tubuh kepengurusan partai. "Tidak ada itu, kami tetap solid," kata Surya.
Ia mengatakan, di era demokrasi seperti yang terjadi saat ini, siapa saja dapat berkomentar dan memberi penilaian. "Tetapi yang pasti kami tetap solid. Demokrat tetap jaya," ujarnya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pemprov Kepri ajak pelaku UMKM manfaatkan fasilitas untuk kembangkan usaha
Senin, 20 Mei 2024 15:06 Wib
Rumah BUMN Natuna bina 1.000 pelaku UMKM
Senin, 20 Mei 2024 14:55 Wib
Dinkes Tanjungpinang: Gerakan aktif ke posyandu guna tekan stunting
Senin, 20 Mei 2024 9:07 Wib
Dinkes Tanjungpinang beri makanan tambahan bagi balita berisiko stunting
Senin, 20 Mei 2024 7:56 Wib
Kanwil Kemenkumham Kepri lolos penilaian evaluasi TPI menuju WBK 2024
Minggu, 19 Mei 2024 20:19 Wib
PT Timah gencarkan layanan kesehatan hingga ke desa terpencil di Kepri
Minggu, 19 Mei 2024 10:59 Wib
Satu calon haji Indragiri Hilir gagal jantung di rawat di RSBP Batam
Sabtu, 18 Mei 2024 20:18 Wib
Bupati Siak paparkan potensi peluang investasi di Batam
Sabtu, 18 Mei 2024 19:52 Wib
Komentar