Tanjungpinang (Antara Kepri) - Badan Pengawas Pemilu Tanjungpinang, Kepulauan Riau melibatkan dosen yang bertugas di kota itu untuk memperkuat pengawasan pilkada tahun 2018.
Ketua Bawaslu Tanjungpinang, Maryamah, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan dosen dari sembilan kampus di daerah tersebut memiliki peran yang besar dalam menyukseskan pilkada, terutama dari aspek pengawasan partisipatif.
"Untuk menyukseskan pilkada perlu diperkuat pengawasan. Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam memperkuat pengawasan partisipatif dari kalangan akademisi," ujarnya.
Menyadari pentingnya peran pihak kampus dalam mengawasi pilkada, kata dia, Bawaslu Tanjungpinang menggelar diskusi bertema, "Peranan Perguruan Tinggi dalam Mensukseskan Pilkada yang Bersih, Berkualitas dan Bermartabat" di salah satu hotel di Tanjungpinang.
Kegiatan ini bertujuan membangun simpul pengawasan partisipatif dari kalangan akademisi, sekaligus tukar pikiran dalam berbagai isu pilkada untuk mendapatkan solusinya.
Isu utama yang dibahas yakni peran dosen sebagai simpul pengawasan partisipatif pilkada, sekaligus antisipasi terhadap potensi pelanggaran.
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Tanjungpinang menjelaskan, yang dibahas dalam diskusi yaitu persiapan dan pemantapan pengawasan, sekaligus langkah strategis yang akan dilakukan.
"Harapan kami, Tanjungpinang menjadi pilkada percontohan yang aman, tertib, bersih, berkualitas dan bermartabat bagi 170 daerah lain menyelenggarakan pilkada," ujar Maryamah.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini menjelaskan, diskusi dengan para dosen merupakan upaya membangun sinergisitas, yang diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan partisipatif.
"Kami berharap sinergisitas dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat bisa menjadi media edukasi politik bagi generasi bangsa," ucapnya (baca juga: Bawaslu Tanjungpinang Libatkan Berbagai Pihak).
Menurutnya, dosen dan mahasiswa memiliki peran dalam menyukseskan pilkada, antara lain menjadi bagian dari simpul pengawasan tahapan pilkada bersama Bawaslu Tanjungpinang, mendorong meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pemilihan, sumber informasi dugaan pelanggaran.
"Sekaligus pilkada menjadi sarana edukasi pendidikan politik etis, dengan mencerahkan masyarakat menjadi pemilih cerdas, bukan ajang politik pragmatis yang merusak mental dan karakter," katanya.
Lebih lanjut Zaini menjelaskan, dosen juga dapat melakukan penelitian dan pengkajian terhadap antusiasme masyarakat dalam pilkada, mengaji tawaran program dari calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, program pembangunan dan kemajuan Kota Tanjungpinang.
Zaini menjelaskan berbagai potensi pelanggaran yang mendapat pengawasan intensif seperti data pemilih, dengan mengantisipasi potensi masuknya petugas PPDP yang terlibat politik praktis yang akan mempengaruhi integritas dan profesionalitas kinerja dalam pendataan dan coklit.
Pengawasan juga perlu dilakukan saat pemilihan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan. Di antaranya kekurangan logistik, TPS tidak dibuka tepat waktu, penyalahgunaan undangan C6, mobilisasi dan intimidasi, kurangnya akses pelayanan disabilitas, sampai kesalahan administrasi dan manipulasi suara.
"Termasuk isu krusial kampanye, potensi politik uang, APK yang menyalahi aturan, pelibatan pihak yang dilarang, penggunaan fasilitas negara, kampanye di luar jadwal, ikut kampanye tanpa izin cuti bagi pejabat daerah, 'black campaign' di medsos, politik identitas dan isu sara," katanya (baca juga: Bawaslu Tanjungpinang Serukan Politik Santun Jelang Pilkada)https://kepri.antaranews.com/berita/42969/bawaslu-tanjungpinang-serukan-politik-santun-jelang-pilkada. (Antara)
Editor: Rusdianto
Komentar