Ketua KPU Tanjungpinang baca puisi kebebasan pers

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria membaca puisi berjudul May Day dalam dialog memperingari Hari Kebebasan Pers Internasional yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen di Taman Lapangan Pamedan, Kamis.

Puisi yang disampaikan Robby menceritakan sejarah perjuangan buruh pada tahun 1886 dan persoalan upah layak yang belum sepenuhnya diterima jurnalis.

Dalam puisi itu, Robby juga menyinggung soal kebebasan pers, yang selama ini dipermasalahan.

"Kebebasan pers adalah hak yang harus dipenuhi. Pers tidak boleh diintimidasi oleh kepentingan apapun," ujarnya, yang juga mantan wartawan di salah satu media harian lokal.

Robby mengaku cukup merasakan suka dan duka menjadi wartawan. Karena itu ia mampu menceritakannya dalam bentuk puisi.

"Puisi May Day ini saya buat selama sehari. Tadi malam baru selesai," ucapnya.

Seusai membacakan puisi karyanya, Robby diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam dialog bertemakan kebebasan pers. Ia mengkaitkan itu dengan Pilkada Tanjungpinang 27 Juni 2018.

Jurnalis tidak dihambat dalam memberitakan peristiwa politik pilkada. Jurnalis hanya tidak diperkenankan mengkampanyekan salah satu pasangan calon nomor.

Sampai sekarang ia agak resah karena pada pilkada kali ini jurnalis jarang memberitakan aktivitas pasangan calon nomor urut 1, Syahrul-Rahma dan nomor urut 2, Lis Darmansyah-Maya Suryanti.

Berita yang menghiasi media massa lebih banyak berhubungan dengan kegiatan penyelenggara pemilu dibanding kampanye paslon.

"Kondisi ini kurang menarik karena masyarakat yang hari ini semakin mudah membaca berita melalui ponsel tidak mendapatkan informasi yang banyak terkait aktivitas pasangan calon, padahal itu dibutuhkan," kata Robby yang juga mantan aktivis AJI Tanjungpinang.

Sepi berita aktivitas paslon kemungkinan karena aktivitas kampanye paslon kurang memiliki nilai berita sehingga tidak diberitakan media massa.

Mungkin pula aktivitas kampanye paslon tidak disampaikan kepada wartawan, padahal paslon diuntungkan jika setiap aktivitas kampanyenya diberitakan.

"Tidak sulit menyajikan berita kampanye paslon karena hanya ada dua pasang paslon. Perusahaan pers dapat membagi tugas kepada wartawannya untuk meliput aktivitas kampanyenya," ucapnya.

Menurut dia, berita tentang kampanye paslon itu diperbolehkan, namun harus adil, dan bukan iklan paslon. Jadi, wartawan tidak perlu ragu memberitakan aktivitas paslon karena masyarakat pasti menunggu berita itu.

Berita yang disajikan wartawan pasti mempengaruhi masyarakat pembaca. Karena itu, wartawan harus bersikap independen, tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon.

"Debat Publik Pilkada 2018 tidak terlalu mempengaruhi masyarakat, karena itu masyarakat, terutama pemilih harus `dimanjakan` dengan informasi pilkada yang menarik," tuturnya.