DPRD: APBD Kepri 2019 masih defisit

id Hotman hutapea,APBD Kepri ,Defisit

DPRD: APBD Kepri 2019 masih defisit

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea (Antaranews Kepri/Danna Tampi)

Utang tahun 2017 dibayar tahun 2018, kemudian kembali terjadi defisit pada tahun ini sehingga beban utang tahun ini dibayar tahun 2019
Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019 masih mengalami defisit, karena pemerintah harus membayar utang belanja tahun sebelumnya.

Ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan defisit anggaran yang terjadi sejak 2017 menyebabkan pemerintah berutang kepada pihak ketiga, hingga beban anggaran menjadi berat.

"Utang tahun 2017 dibayar tahun 2018, kemudian kembali terjadi defisit pada tahun ini sehingga beban utang tahun ini dibayar tahun 2019," ujarnya.

Ia mengatakan, pada APBD 2019, pemerintah hanya bisa mengakomodir program kerja baru senilai Rp500 miliar dari total anggaran, yang dikelola seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah.

"Tentu kondisi ini sangat berat," katanya.

Menurut dia, pemerintah bisa bebas utang pada tahun 2020 jika program kegiatan disesuaikan dengan perhitungan pendapatan atau penerimaan yang realistis. Karena itu, beban utang pada tahun ini harus diselesaikan tahun 2019 dengan tidak melaksanakan kegiatan yang menyebabkan muncul utang baru.

Utang tahun ini yang wajib dibayar pada tahun 2019 seperti gaji 13 dan gaji 14 untuk ASN di Pemprov Kepri yang mencapai Rp56 miliar, kemudian sebagian kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pihak ketiga yang tidak dapat dibayar tahun ini.

Pembangunan tahap pertama jalan lingkar Gurindam 12 Tanjungpinang yang mencapai sekitar Rp80 miliar dibayar lunas tahun ini, sementara tahap kedua dilaksanakan tahun 2019 dengan nilai Rp210 miliar.

? ?"Sejak awal kami sudah ingatkan pemerintah untuk mengkaji lebih mendalam terhadap kebutuhan yang diprioritaskan. Apakah jalan lingkar itu wajib dibangun saat defisit anggaran?" ucapnya.

Hotman mengatakan permasalahan anggaran di Kepri ini seharusnya diperhatikan secara serius. Pemerintah harus lebih kreatif dalam menciptakan sumber pendapatan baru berdasarkan potensi yang dimiliki Kepri.

"Kami belum melihat itu. Padahal kondisi sekarang ini sudah sangat memprihatinkan," katanya.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE