Iskandarsyah: hentikan tambang timah laut di Karimun

id DPRD Kepri,iskandarsyah,penambahan timah,laut,karimun,lingkungan,pesisir

Anggota Komisi DPRD Kepri Iskandarsyah. (ANTARA News Kepri/Ogen)

Mereka mengalami kemiskinan akibat hasil tangkapan tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Info yang kami dapatkan dari nelayan, bahwa kompensasi yang diberikan kepada nelayan hampir tidak ada
Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah mendesak pemerintah untuk menghentikan tambang timah laut di Kabupaten Karimun, terutama yang beraktivitas di bawah 2 mil.

"Penambangan timah itu merusak biota lingkungan laut, dan selama ini bantuan untuk masyarakat terutama nelayan tidak sebanding dengan dampak lingkungan dan ekonomi pesisir," ucapnya yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K), di Tanjungpinang, Jumat.

Iskandarsyah mengemukakan potensi kerusakan lingkungan pesisir dan biota laut jauh lebih besar dibandingkan penambangan pasir laut bila dilihat dari cara penambangan timah lebih besar.

Banyak nelayan pesisir terutama sekitar Pulau Karimun dan Pulau Kundur, hasil tangkapan mereka semakin merosot. Bahkan kerusakan lingkungan pesisir menyebabkan nelayan bertambah miskin.

"Mereka mengalami kemiskinan akibat hasil tangkapan tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Info yang kami dapatkan dari nelayan, bahwa kompensasi yang diberikan kepada nelayan hampir tidak ada," tegasnya.

Ia juga menyorot penambangan timah di perairan Lingga.

"Harus perhatikan dampaknya bagi biota laut, dan nasib nelayan," katanya.

Iskandarsyah yang merupakan anggota DPRD Kepri dapil Karimun meminta kepada anggota Pansus RZWP3K untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, terutama di Karimun dan Lingga agar mendapatkan hasil yang objektif.

"Kami tidak melarang penambangan timah, tapi untuk di bawah 2 mil harus betul-betul dilihat berbagai aspek. Lagi pula pendapatan dari pertambangan timah lebih banyak untuk pusat daripada daerah, padahal daerah butuh uang untuk memperbaiki lingkungan yabg rusak, dan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya, yang juga Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan.
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar