Proyek lanjutan Pelantar II Tanjungpinang dihentikan akibat defisit

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek pengembangan Dermaga Pelantar II Kota Tanjungpinang pada 2019 mendatang, akibat defisit APBD di tahun yang sama.

Menurut Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadillah, rencana awalnya tahun depan akan dilaksanakan pembangunan lanjutan, yakni menghubungkan Dermaga Pelantar I dan II. 

"Dengan kondisi keuangan yang terbatas, pemerintah terpaksa menunda dulu proyek lanjutan tersebut," ujar Arif, Selasa (30/10).

Kendati demikian, Arif menyampaikan, tahun depan Pemprov akan menganggarkan pengadaan 3 unit crane, guna mempermudah sekaligus mempercepat arus bongkar muat barang dari kapal ke Dermaga Pelantar II.

Lanjut Arif, saat ini kondisi pembangunan tahap awal Pelantar II Tanjungpinang dengan panjang 260 meter dan lebar 10 meter yang didanai oleh APBD 2018 itu, telah rampung 100 persen dan sudah mulai digunakan untuk aktivitas bongkar muat barang. 

Bahkan sambungnya, sekarang proses bongkar muat barang dari kapal ke dermaga  menjadi lebih cepat dari sebelumnya.

"Saya baru dapat laporan. Biasanya 5 kapal berlapis harus menunggu selama 15 hari untuk mendapatkan giliran, sekarang sudah bisa 5 kapal sekaligus bersandar di pelantar II," imbuhnya.

Pantauan Antara di lapangan, Selasa (30/10). Situasi terkini bongkar muat barang di Dermaga Pelantar II Tanjungpinang terpantau lebih tertata rapi, padahal sebelumnya begitu terlihat semrawut. Selain itu, perluasan badan jalan pelantar mempermudah keluar-masuk truk yang membawa angkutan barang dari dermaga ke gudang, begitu pula sebaliknya.

Arif juga menambahkan, pada tahun 2019 mendatang pihaknya tidak hanya mengefisiensi anggaran proyek fisik saja. Namun, sejumlah kegiatan lainnya juga akan dicoret dengan alasan minimnya alokasi anggaran.

Oleh karena itu, Arif meminta agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk tidak berkecil hati dengan langkah efisiensi yang saat ini tengah dilakukan Pemprov Kepri.

"Kepala OPD harus memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Langkah efisiensi ini untuk kebaikan kita bersama," pungkas Arif.