Pemda Natuna Siap Jalankan Program Gerbang Dutas

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna Wan Siswandi, S.Sos, M.Si mengatakan kesiapan Natuna terkait lima pilar prioritas pembangunan yang di canangkan oleh pemerintah pusat tidak perlu di ragukan lagi. Segala kebutuhan yang di perlukan oleh pemerintah pusat, mulai dari kesiapan tempat dan lahan sudah di siapkan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu keseriusan pemerintah pusat dalam melakukan dan menyelesaikan pembangunan yang telah di programkan serta diketahui oleh masyarakat Provinsi Kepri pada umum dan Natuna khusnya.

Kata Siswandi, program yang dikenal dengan sebuatan Gerakatan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbang Dutas) milik pemerintah pusat untuk Natuna itu meliputi pembangunan di sektor perikanan kelautan, pariwisata, migas, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup. “ Jadi begini, memang pemerintah pusat ada mencanangkan pembangunan di Natuna. Berawal dari program Nawacita Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran “ ujar Siswandi , Selasa (16/5)

Kemudian lanjut Siswandi, Natuna sendiri terpilih sebagai prioritas pembangunan pengembangan program yang di maksud. Hal itu dikarenakan letak Natuna yang terbilang strategis dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara luar. “ Natuna di anggap pinggiran, karena berbatasan dengan negara-negara lain. Makanya pemerintah pusat menetapkan Natuna sebagai prioritasnya. Jadi memang ada beberapa program yang di prioritaskan. Pertama pertahanan sedang berjalan, kemudian perikanan sudah berlangsung pembangunannya, terus pariwisata, migas dan lingkungan hidup “ ungkap Siswandi.

Sebagai tuan rumah, Siswandi memastikan program yang masuk sudah berjalan seirama, dan tidak ada lagi kendala. “ Nah dari semua ini memang kita sinergikanlah dengan pemerintah daerah. Salah satu bentuk sinerginya adalah kesiapan tanah. Jadi kita pemerintah daerah sudah menyediakan lahan. Untuk pengembangan pariwisata kita dari pemerintah daerah sudah membentuk tim. Karena pembangunan pariwisata ini tidak bisa sendiri. Semua dinas setiap instansi terkait kita dudukan. Contoh seperti pengembangan wisata Pulau Senoa, Dinas PU bangun jalannya, Kominfo upayakan jaringan internet menjadi lancar, begitu juga dengan BLH bagaimana caranya agar di situ bisa bersih. Jadi, kita tidak usah bicara ego, mari kita bicara tentang kepentingan dan kemajuan daerah “ imbuh Siswandi.

Sebagai Sekda, Siswandi menginginkan adanya kerjasama dari semua pihak guna mensukseskan program tersebut. Karena ada banyak manfaat yang akan di peroleh dari pembangunan lima pilar di maksud. “ Jadi janganlah jalan sendiri-sendiri, karena kita sudah sinergikan, yang perlu kita lihat sekarang secara tidak langsung sudah banyak pembangunan dari pemerintah. Tidak perlu kita uraikan, lihat pelabuhan sudah banyak selesai, oprasi bandara, termasuk sekarang ini perikanan terpadu. Semua itu program dari pemerintah. Apapun yang di bangun oleh pemerintah pusat di daerah bukan untuk masyarakat pusat. Tetapi untuk masyarakat daerah ini.  Misal pelabuhan Pulau Laut, bukan untuk orang Tanjung Priok, tapi untuk orang Pulau Laut. Begitu juga dengan pelabuhan Subi, dan pelabuhan Midai yang hampir selesai. Kemudian ada pelabuhan roro jelas untuk masyarakat Ranai, secara umum semua itu adalah untuk masyarakat Natuna “ papar Siswandi.

Lebih jauh lagi, Siswandi menjelaskan ada banyak keuntungan yang bakal di peroleh jika pengembangan sektor perikan terealisasikan dengan baik. Sebab, sektor tersebut merupakan sumber pendapatan utama masyarakat Natuna. “ Kalau bicara perikanan, memang dinas terkait yang lebih memahami. Intinya yang di pekerjakan nantinya termasuk juga nelayan-nelayan disini. Dalam artian, bisa dia sebagai penjual, bisa juga sebagai pekerja di situ. Jadi begini, kita bicara masalah nelayan, identik dengan melaut. Jadi kedepan, yang saya tahu dalam programnya nelayan akan di beri bantuan berupa pompong. Kalaupun tidak di beri pompong, selama ini nelayan kita terbilang susah mau menjual ikan. Nanti ada tempat penampungannya, jadi nelayan kita bisa langsung jual di situ “ jelas Siswandi.

Siswandi melihat, adanya pembangunan perikanan terpadu secara otomatis akan memberi kemudahan bagi nelayan lokal. Meskipun ada banyak persepsi yang lahir di tengah pemikiran masyarakat Natuna. “ Memang karena barangnya belum sampai, dan pembangunannya belum selesai jadi ketakutan. Wajar saja kalau ada yang berfikir oh nanti begini, begitu. Sebab, pemerintah pusat membangun itu, tidak akan mengesampingkan orang-orang yang ada di daerah. Kalau di fokuskan pada orang di daerah saja, juga tidak cukup. Karena kesiapan dan jumlah nelayan Natuna masih terbatas “ pungkas Siswandi.

Disamping nelayan lokal, Siswandi memastikan pemerintah pusat dalam hal ini juga akan mendatangkan nelayan dari luar. Sebab  kesiapan nelayan lokal yang ada masih sangat terbatas. “ Disini kita punya keterbatasan, contoh nelayan dari jawa atau orang madura kalau di lihat mereka sanggup turun ke laut berbulan-bulan. Kalau nelayan kita baru lima hari atau satu minggu saja sudah sibuk kepengen pulang, kenyataanya begitu. Jadi ada beberapa aspek, dan jenis kapal yang mungkin akan di kelola langsung oleh saudara kita dari luar Natuna. Kalau saya tidak salah, jenis kapalnya ada yang berukuran 5 ton, 10 ton, dan 30 ton. Jadi berbeda-beda, kemungkinan yang 30 ton ini nantinya akan beroperasi selama berbulan-bulan di laut “ katanya memastikan.

Terkait aturan main, setelah semuanya terealisasi Siswandi menyebutkan pihaknya akan menyiapkan sejumlah peraturan yang berpihak dan tidak merugikan daerah. Aturan tersebut selanjutnya akan di tuangkan kedalam Peraturan Daerah (Perda) dan di kemas serapi mungkin. “ Nah itu kedepan akan di buat Perda, seperti masalah retribusi. Jadi harus kita dudukkan dengan menteri kelautan perikanan, apa saja yang bisa di pungut harus di kaji dulu. Untuk tahap awal ini belum, ibarat orang pindah rumah belum semuanya siap. Intinya kedepan nanti memang harus kita atur kedalam peraturan “ terang Siswandi.

Sejauh ini kata Siswandi, sebagian dari pembangunan fisiknya sudah selesai. Hanya saja ada beberapa penambahan bangunan baru yang di anggap perlu. Saat ini fasilitis yang ada sudah di pergunakan untuk bekerja. Sejumlah nelayan lokal juga sudah beroperasi menggunakan pelabuhan tersebut. “ Realisasi  pembangunan fisiknya sudah selesai. Tapi nanti ada penambahan lagi sekitar tiga hektar, untuk pelabuhan samudera, dan beberapa kegiatan penting lainya. Nah untuk detailnya tanya di Dinas Kelauatan Perikanan, kalau saya secara umum saja. Jadi disitu untuk tahap awal semuanya sudah mulai operasi. Karena pembangunan ini melalui beberapa tahapan “ pungkas Siswandi.

Terkait instansi apa saja yang akan terlibat pada pelaksanaan tersebut menurut Siswandi, bukan menjadi kewenangan daerah. Sebab program pengembangan sektor perikanan terpadu yang di maksud adalah kewenangan pemerintah pusat. “ Memang di situ ada pangkalan TNI, tapi tidak masaalah. Karena fungsinya beda ruangnya juga beda. Terus pangkalan itu tidak setiap saat ada kapal tempur. Satu paket pembangunan itu memiliki banyak fungsi. Disitu juga ada perhubungan, jadi  memang agak sibuk nantinya, tapi pada pelaksanaannya mereka jalankan tugas masing-masing. Mengapa demikian, karena yang bangun itu pemerintah pusat melibatkan kementrian perikanan, kementerian pertahanan, dan kementerian perhubungan. Jadi semuanya dari kementerian, mereka tentu sudah punya pandangan, dan kajian. Kalau kita pemerintah daerah hanya sebatas menyiapkan lahan dan tempatnya saja. Jadi tidak ada masaalah, hanya ketakutan saja. Ketakutan itu berawal dari ketidak tahuan “ paparnya tersenyum.

Siswandi menegaskan, pembangunan daerah akan terealisasi dengan cepat jika ada bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sabab kucuran anggaran yang besar hanya ada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jika hanya mengandalkan anggaran daerah, maka realisasi pembangunan akan menjadi lambat. Karena itu, di tegaskannya setiap elemen masyarakat hendeknya berterima kasih dan mendukung penuh program pemerintah pusat tersebut. “ Perlu di ketahui, kalau bicara pembangunan pelabuhan, daerah ini kekuatan anggarannya cuma 5 miliar ke bawah. Kalau 5  milyar ke atas itu provinsi punya. Terus 10 milyar sampai ratusan milyar itu dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan pembangunan pariwisata. Jadi kita daerah canangkan pembangunan sinergi yang anggarannya 5 milyar kebawah “ tegas Siswandi.

Sebelum mengakhiri, Siswandi berharap agar pemerintah pusat segera menyelesaikan paket pembangunan yang telah di paparkan kepada masyarakat Natuna. Masyarakat dalam hal ini diminta agar tidak berpikiran negatip. Sejalan dengan itu, Siswandi menyarankan kedepan masyarakat tidak lagi menjual tanah yang terkena pembangunan. Akan lebih baik jika tanah tersebut di sahamkan. “ Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang sudah di canangkan, dan apa yang sudah di programkan hendaknya itu di laksanakan. Takutnya nanti hanya sekedar di atas kertas atau pembicaraan. Saya juga menyarankan lebih bagus masyarakat ada saham. Misalnya ada tanah 10 hektar lebih baik di sahamkan, berapa persentase untuk dia. Supaya dia dapat duit mengalir setiap bulan. Kalau masyarakat model jual, cuma dapat sekali. Tapi kita tidak bisa larang, karena itu hak mereka, dan saya hanya menyarankan saja “ pintanya berharap. ( Antara )

Editor : Rusdianto