Polemik tambang di PT BBP Desa Teluk Kabupaten Lingga

id Polemik tambang di PT BBP Desa Teluk Kabupaten Lingga

Polemik tambang di PT BBP Desa Teluk Kabupaten Lingga

Masyarakat yang didampingi LBM Lingga saat menemui Bupati Lingga dan Sekda Lingga (ANTARA/Nurjali/Dok Pribadi)

Lingga (ANTARA) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Bunda Melayu (LBM) Kabupaten Lingga mendampingi masyarakat Desa Teluk, Kecamatan Lingga Timur bertemu dengan Bupati dan Sekda Lingga untuk membahas polemik perusahaan pertambangan milik PT. Bintan Batam Pratama yang akan beroperasi di desa tersebut.

Belasan perwakilan warga yang didampingi LSM LBM tersebut, mempertanyakan soal hak-hak masyarakat yang akan terancam jika perusahaan pertambangan pasir kuarsa jadi beroperasi di wilayah mereka.

"Kami dari LBM menyoroti soal rekomendasi dari Pemkab Lingga, pada Desember 2016 yang diberikan kepada PT BBP, kami menilai rekomendasi itu keliru pada aspek formilnya," ujar Hairul Anwar, Ketua LBM Lingga, kepada Antara, Kamis.

Menurutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga nomor 2 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2013-2031 lokasi yang dimohonkan oleh PT BBP tersebut adalah kawasan perkebunan, namun dalam rekomendasi pemerintah kawasan tersebut adalah kawasan pertambangan.

“Semestinya dalam aturan perundang-undangan penetapan wilayah pertambangan secara terpadu, harus mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan," ujarnya.

Selain itu menurutnya pemerintah daerah tidak pernah melakukan sosialisasi tentang  rencana tata ruang wilayah kepada masyarakat, hingga ke level terbawah. 

"Dokumen UKL-UPL  sampai tingkat camat yang tanda tangan berita acara pemeriksaan UKL-UPL  untuk PT.BBP, sementara masyarakat tidak ada. Padahal Izin lingkungan yang ada UKL-UPL  sebagai wadah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan," ujarnya.

Sementara itu dalam pertemuan tersebut salah satu perwakilan masyarakat mengaku bahwa perusahaan tersebut akan mengancam ekosistem di wilayah tersebut, bahkan masyarakat sudah beberapa kali menyurati Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Lingga yang ditembuskan kepada bupati untuk kembali meninjau perusahaan yang akan beroperasi di wilayah mereka.

"Sampai hari ini surat kami kepada DLH untuk disampaikan kepada Bupati, belum pernah ditanggapi sama sekali," ujar Dal salah satu perwakilan warga.

Masyarakat berharap lokasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mata pencaharian masyarakat, dan menjamin masa depan anak-anak mereka karena masuknya perusahaan tersebut dikuatirkan akan menganggu kondisi lingkungan  tersebut. 

"Dilokasi pertambangan itulah harapan hidup kami ke depan, harapan kami bagaimana anak-anak kami bisa sekolah, itulah mata pencarian kami pak, di tepi pantai itulah tempat kami mencari makan. Dari masuknya pertambangan ini kami merasa terganggu pak," ujarnya mengadu ke Bupati Lingga, pada Senin (13/09).
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE