BKKBN RI berharap kasus stunting di Kepri turun menjadi 12 persen

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) Hasto Wardoyo berharap angka kasus stunting atau kekerdilan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) turun menjadi 12 persen pada tahun 2024.

Menurut Hasto, tahun ini kasus stunting Kepri di angka 15,4 persen atau turun 2,2 persen dibanding tahun lalu sebesar 17,6 persen.

"Tahun depan diharapkan turun tiga persen. Jadi kalau saat ini angkanya 15,4 persen, mudah-mudahan akhir tahun 2023 sudah turun menjadi 12 persen," katanya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Bangga Kencana Provinsi Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis.

Oleh karena itu, ia meminta BKKBN Perwakilan Kepri bersama jajaran pemerintah daerah hingga semua pemangku kepentingan mempercepat penurunan angka stunting, sehingga target yang akan dicapai terealisasi.

Apalagi, kata dia, prevalensi angka stunting di Kepri termasuk bagus, karena rendah dan rata, di mana antar kabupaten/kota tidak mengalami kesenjangan yang tinggi.

"Kepri masuk empat provinsi terendah stunting se-Indonesia. Kalau ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, Kepri bisa jadi bandul penanganan stunting secara nasional," ungkapnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Hasto juga meminta pelayanan RSUD Raja Ahmad Thabib Kepri di Tanjungpinang agar makin meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya dalam hal melayani pemasangan KB mulai dari pasang susuk, ayudi, steril sampai metode operasi wanita atau MOW.

"Saya juga sangat berharap keseimbangan jumlah penduduk di Kepri dapat terjaga dengan baik," ucap Hasto.

Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad optimistis kasus stunting dapat terus diturunkan, meskipun Presiden RI menargetkan tahun 2024 angka stunting turun sampai 14 persen secara nasional, tapi pihaknya akan berusaha stunting di Kepri turun lebih rendah dari angka tersebut.

Ansar menyebut tahun ini ia akan rutin melakukan rapat koordinasi bersama semua pemangku kepentingan guna mengidentifikasi persoalan yang perlu diatas agar kasus stunting dapat ditekan.

"Saya kira, stunting bukan hanya kekurangan gizi, karena Kepri punya potensi hewani yang cukup tinggi sebagai daerah maritim. Tapi ini juga berkaitan dengan keseimbangan gizi, gaya hidup kaum ibu hingga pola asuh anak yang perlu diperbaiki," ungkap Ansar.

Ansar melanjutkan berbagau upaya telah dilakukan untuk menekan stunting di Kepri, antara lain memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan dalam melayani ibu-ibu memeriksakan kehamilan mereka.

Hal itu dibuktikan Ansar dengan memberikan dukungan operasional dan isentif kader posyandu.

"Pelayanan posyandu harus makin efektif. mudah-mudahan dengan kolaborasi kita semua, stunting di Kepri turun bahkan zero atau nol kasus," ucap Ansar.

Senada, Kepala BKKBN Kepri Rohina mengutarakan saat ini hampir semua kabupaten/kota se-Kepri mengalami penurunan kasus stunting, kecuali Natuna naik hanya sebesar 0,2 persen.

Secara khusus, Rohina pun mengapresiasi stunting di Kabupaten Karimun turun jadi 13,3 persen atau di bawah rata-rata nasional nasional sebesar 21,5 persen.

Ia juga menyatakan dalam upaya menurunkan stunting, Kepri telah memiliki 115 bapak asuh anak stunting dengan total anak yang sudah diasus sebanyak 1.027 orang. Jumlah anak asuh ini jadi yang tertinggi di Indonesia, yang mana dalam kurun waktu 6 bulan sudah terealisasi sekitar Rp8 miliar.

"Berkat arahan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Kepri, semua pihak konsen memenuhi target Presiden Jokowi, yaitu angka stunting turun jadi 14 persen di 2024," kata Rohina.