Gubernur Kepri Harapkan Revisi PP 2/2009

Tanjungpinang (ANTARA News) - Gubernur Kepri HM Sani mengharapkan revisi PP 2/2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

"Kami berharap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2009 bisa segera direvisi karena sudah lama ditunggu terutama oleh pengusaha supaya memberi kemudahan-kemudahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ), Batam, Bintan dan Karimun," kata HM Sani kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tanjungpinang, Jumat.

Selain itu, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) juga mengharapkan Presiden membantu pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi program unggulan Kepri.

"Dengan potensi sektor kelautan yang sangat besar, kami berharap pengembangan ke depan bisa dioptimalkan dengan infrastruktur pendukung yang memadai," ujar Sani.

Gubernur pun mengharapkan pemerintah pusat meningkatkan fasilitas pengelolaan pulau terluar dan daerah perbatasan.

"Pulau-pulau terluar Kepri masih kesulitan dalam hal  transportasi. Kami meminta tambahan kapal perintis untuk daerah Natuna dan Tambelan," ujar Sani.

Kapal perintis yang berlayar 15 hari sekali ke Natuna dan Tambelan, menurut Gubernur, sudah tidak layak dan sering dilarang berlayar karena tidak cocok dengan kondisi cuaca menuju daerah tersebut.

Gubernur juga meminta pemerintah pusat segera menjadikan status Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menjadi universitas negeri.

"Seluruh persyaratan terutama penyerahan aset kepada pemerintah pusat sudah dilakukan, kami berharap di Kepri ada universitas negeri yang menjadi kebanggaan," ujarnya.

Setuju

Presiden menyambut baik program Pemprov Kepri dalam menjadikan sektor kelautan sebagai program unggulan.

"Saya setuju 100 persen pengembangan sektor kelautan dan perikanan," ujar Presiden Yudhoyono.

Ia juga menyambut baik aspirasi percepatan status UMRAH menjadi univeristas negeri satu-satunya di Kepri, serta masalah pengelolaan pulau terluar terutama penambahan transportasi.

(ANT-HM/Btm1)