Polri perkuat sosialisasi atasi konflik di Pulau Rempang Batam

id konflik pulau rempang, mabes polri, kapolri jenderal listyo, pulau batam,BP batam,rempang,Batam

Polri perkuat sosialisasi atasi konflik di Pulau Rempang Batam

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani memberkan keterangan kepada wartawan di sela-sela kegiatan Seminar Nasional bertajuk "Pencegahan Korupsi Dalam Tata Kelola Ekspor-Impor" di Jakarta, Kamis (14/9/2023). ANTARA/HO-DivHumas Polri

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sebagai prioritas utama dalam menyelesaikan persoalan terkait pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kota Batam Kepulauan Riau.

"Prioritas utama yang kami lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan," kata Sigit di Jakarta, Kamis.

Di sisi lain, kata Sigit, pemerintah dalam hal ini Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau (BP) Batam juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga menyangkut masalah pencaharian masyarakat akan dicarikan dilokasi yang masyarakat bisa melanjutkan aktivitas-nya dalam rangka memenuhi nafkahnya.

"Apakah itu yang jadi nelayan atau dekat nelayan yang saat itu berjualan sayur juga harus ada pasarnya dan sebagainya, semuanya ini sedang dalam proses," kata Sigit.

Ia menyebut benturan muncul dikarenakan adanya kesalahpahaman, namun sedang dijajaki kesempatan antara belah pihak untuk sama-sama mencari jalan keluar.

"Maka dari itu muncul kesempatan yang saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi," kata dia.

Upaya penyelesaian konflik di Rempang, kata Sigit, juga sedang diupayakan oleh kementerian, termasuk Kementerian Investasi yang turun langsung ke Batam untuk menuntaskan persoalan yang ada.

Ia menyampaikan, bahwa Pulau Rempang akan dibangun menjadi salah satu Program Strategis Nasional 2023, sehingga terbuka lapangan kerja yang luas yang memberikan efek berganda untuk Batam dan masyarakatnya.

"Dengan membuka lapangan kerja yang baru yang membuka ruang bagi para pekerja untuk bisa bekerja di satu sisi bisa negara kemudian hal-hal yang tentunya menjadi kebaikan buat Indonesia khususnya," kata dia.

Sigit menyebut bahwa yang terjadi di Rempang karena  kesalahpahaman karena komunikasi terkait isu-isu yang belum tuntas di lapangan. Untuk itu Polri berupaya secepatnya untuk menuntaskan lewat pendekatan yang persuasif bersifat sosialisasi edukasi dan musyawarah.

"Di sisi lain kami tetap waspada kami persiapkan personel-personel apabila ada provokasi ada proses-proses pelanggaran hukum yang terjadi, kami juga akan mengambil langkah-langkah di lapangan," kata dia 

Ia menekankan bahwa sudah ada sosialisasi kepada masyarakat, namun belum semua yang memahami sehingga pada ada kegiatan pengukuran patok dalam rangka pemasangan patok terjadi aksi-aksi penutupan jalan, dan meningkat menjadi bentrokan yang mengarah pada hal-hal anarkis.

Kondisi itu yang membuat petugas kepolisian melontarkan gas air mata untuk membubarkan masyarakat yang masih melakukan aksi anarkis.

"Memang ada beberapa isu di lapangan. Namun, saat itu semuanya kemudian bisa ditindaklanjuti, sehingga kemudian situasi termasuk masyarakat juga bisa kami atasi dengan baik. Berikutnya dilaksanakan sosialisasi, kemudian dilaksanakan pemasangan patok bisa berjalan," tutur Sigit.

Kemudian, lanjut dia, beberapa hari setelah itu terjadi aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam. Pada saat itu perwakilan masyarakat sudah diterima, terjadi komunikasi, penjelasan, namun karena ada beberapa yang beberapa hal yang perlu ada kejelasan sehingga memerlukan keputusan yang lebih komprehensif.

"Ada peristiwa pada saat keluar penyerangan terhadap BP Batam perkantoran yang kemudian mau tidak mau itu harus kami cegah, kami dorong terjadi juga penyerangan terhadap anggota saat itu kami hanya bertahan sehingga kemudian ada anggota yang terluka," papar Sigit.

Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam menurunkan 10 tim untuk sosialisasi percepatan pembangunan Kawasan Rempang Eco City kepada warga di Desa Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
 
"Ada 10 tim yang kami turunkan ke masyarakat, masing-masing ada 12 orang. Isinya ada dari BP Batam, TNI dan Polri," ujar Kasatgas Gabungan Percepatan Rempang Eco City Harlas Buana di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (14/9).
 
Dia menjelaskan, 10 tim sosialisasi percepatan pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini nantinya akan menjelaskan terkait rencana pembangunan di kawasan tersebut.
 
"Jadi masyarakat bisa tahu, rencana pengembangan, kemana relokasinya, hak-hak apa saja yang warga dapatkan, inilah yang dilakukan tim di lapangan," kata dia.

Teknisnya, ia menjelaskan, tim nantinya akan datang ke tiap-tiap rumah warga dan langsung menjelaskan tentang rencana pembangunan tersebut.
 
"Atau bisa juga dengan mengumpulkan warga dan menjelaskan tentang rencana pembangunan ini," katanya.
 
Sampai saat ini, kegiatan sosialisasi ke warga masih terus berlanjut. Berdasarkan data yang sudah terkumpul, sampai saat ini terdapat sebanyak 87 Kepala Keluarga (KK) yang sudah mendaftarkan untuk direlokasi.

"Target sosialisasi sampai tanggal 20 September 2023, dan yang sudah mendaftar sekitar 87 orang. Target sekitar 650 KK di Kawasan Sembulang. Beberapa warga masih menunggu secara kolektif," kata Harlas.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menyiapkan armada transportasi untuk membantu warga Rempang yang direlokasi ke rusun yang telah disiapkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudy Panjaitan di Batam, Kamis, mengatakan sejumlah armada transportasi yang disiapkan yaitu truk hingga bus berkapasitas besar.

Pihaknya juga menyediakan bus sekolah untuk mengangkut siswa-siswi sekolah yang terdampak relokasi.

"Relokasi warga nanti menggunakan truk untuk angkat barang-barang milik mereka, kemudian juga ada bus besar juga boleh, mekanismenya gitu," kata Rudy.

Ia menambahkan fasilitas di rusun sudah tersedia, seperti aliran listrik dan air yang lancar. "Rusunnya selama ini sudah biasa di sewa-sewakan," ujarnya.

Warga Rempang yang direlokasi ke rusun, kata dia, hanya untuk sementara waktu sembari menunggu hunian baru yang disiapkan BP Batam selesai.

"Misalnya 5 sampai 12 bulan proses pembangunannya. Yang penting dipindah, kalau rumah tetapnya selesai dibangun. Pemerintah menjamin kenyamanan warga selama di tempat sementara," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polri perkuat sosialisasi atasi konflik di Rempang

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE