Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara, terkait konflik Israel-Palestina

id amerika serikat,israel,negara palestina,presiden biden

Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara, terkait konflik Israel-Palestina

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby. ANTARA/Anadolu Ajansi/aa.

Washington (ANTARA) - Gedung Putih menegaskan kembali komitmen Presiden AS Joe Biden mengenai solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina pada Kamis (18/1) setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya menentang pendirian negara Palestina.

"Tidak ada yang berubah mengenai keinginan Presiden Biden bahwa solusi dua negara adalah yang terbaik tidak hanya bagi rakyat Israel tetapi tentu saja, bagi rakyat Palestina," ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan saat akan menaiki Air Force One.

"Bahkan itulah yang terbaik bagi wilayah itu," kata Kirby.

Kirby melanjutkan, AS akan terus berupaya mewujudkan hal itu.

"Dan ini bukan komentar baru dari PM Netanyahu. Kami jelas melihatnya berbeda. Kami yakin bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup di negara merdeka dengan damai dan aman," kata Kirby.

Dia mengatakan AS saat ini fokus dalam memastikan Israel memiliki dukungan penting untuk membela dirinya melawan Hamas dan bantuan kemanusiaan terus menggapai rakyat yang putus asa di Gaza.

“Namun, akan ada Gaza pascakonflik. Dan kami sudah sangat jelas tentang apa yang ingin kami lihat. Kami ingin pemerintahan di Gaza mewakili aspirasi rakyat Palestina. Bahwa mereka mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan… bahwa tidak ada pendudukan kembali di Gaza,” kata Kirby.

Sebelumnya, Netanyahu mengatakan kepada AS, dirinya menentang pembentukan negara Palestina sebagai skenario pascaperang.

Netanyahu bertekad melanjutkan serangan militer hingga Israel mendapatkan kemenangan yang menentukan atas Hamas, sesuatu yang disebut tidak mungkin oleh para analis.

Sebelumnya, Netanyahu menolak usulan pemerintah Israel agar memulai perundingan baru dengan kelompok Palestina Hamas untuk membebaskan warga Israel yang ditahan di Jalur Gaza, menurut media setempat.

Media Channel 13 Israel melaporkan bahwa seorang menteri Israel yang tidak disebutkan namanya menguraikan kerangka umum kesepakatan yang dibahas dalam beberapa hari terakhir bertujuan untuk menjamin pembebasan tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas.

Perundingan tersebut diperkirakan akan dilanjutkan melalui mediator yang tidak disebutkan namanya, namun Netanyahu dilaporkan menolak langkah tersebut.

Keputusan untuk menolak usulan tersebut, seperti yang dilaporkan saluran berita itu, dilakukan tanpa berkoordinasi dengan menteri kabinet perang Benny Gantz dan Gadi Eisenkot.

Channel 13 juga melaporkan pernyataan dari pejabat politik yang tidak disebutkan namanya yang mengklaim bahwa Netanyahu mempersulit upaya mencapai kesepakatan bagi pembebasan para sandera.

Sementara itu mengenai perundingan, kantor Netanyahu mengatakan syarat yang diminta Hamas yaitu mengakhiri perang yang ditolak mentah-mentah oleh perdana menteri.

Israel mengklaim bahwa Hamas menyandera 136 warga Israel di Gaza sejak 7 Oktober, sementara Hamas menuntut gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel sebagai imbalan atas pembebasan warga Israel yang disandera.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE