BKKBN Kepri dan Pemkab Anambas usulkan pembangunan Balai Penyuluhan KB

Batam (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Anambas mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait dengan pembangunan Balai Penyuluhan (BP) Keluarga Berencana di wilayah setempat.

Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina dalam keterangan diterima di Batam, Sabtu, mengatakan hingga saat ini memang masih ada kabupaten dan kota di daerah setempat yang belum mempunyai BP.

"Natuna dan Karimun juga belum komplit, untuk Anambas karena belum memiliki BP sehingga dana alokasi khusus (DAK) belum diusulkan," ujar dia.

Ia menyebutkan terkait dengan sarana dan prasarana bagi penyuluh KB memang sudah minim, kendaraan roda dua juga sudah tidak memadai dan banyak yang rusak, sedangkan yang ada justru diberikan untuk penyuluh daerah.

“Kami sudah imbau ke kadis-kadis (kepala dinas) OPD-KB agar mengusulkan kendaraan roda dua,” ujar dia.

Ia menyebut pada 2024, Pemprov Kepri membantu anggaran Rp4,9 miliar bagi tim pendamping keluarga (TPK) untuk melakukan pendampingan calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pasca-persalinan dan anak usia 0-59 bulan se-Provinsi Kepri dalam rangka percepatan penurunan stunting.

"Sangat bersyukur dukungan Pemprov Kepri sangat baik kepada BKKBN,” kata Rohina.

Penanggung Jawab Dana Alokasi Khusus (DAK) Biro Perencanaan BKKBN Eko Yuliawan menjelaskan selama dua tahun terakhir, Kabupaten Anambas tidak mendapat DAK fisik karena secara umum diprioritaskan untuk membiayai 12 provinsi lokus stunting, tetapi BKKBN tidak khusus mendukung provinsi lokus stunting.

“Kami berupaya juga untuk memenuhi kebutuhan prioritas daerah, tapi kami diberi batasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata dia.

Pada 2024, katanya, Anambas juga tidak mengusulkan DAK, namun untuk 2025 pihaknya telah mengirimkan kerangka acuan terkait dengan hal tersebut.

Bupati Anambas Abdul Haris menyampaikan hingga saat ini Anambas memiliki tujuh BP di tujuh kecamatan, sedangkan tiga lainnya yang belum memiliki BP, yakni Kecamatan Kute Siantan, Siantan Utara, dan Jemaja Barat.

“Kami pemerintah daerah sangat berharap dibangunnya BP di tiga wilayah tersebut, dan siap menyediakan tanah untuk pembangunan BP yang sudah ada DED-nya (Detail Engineering Design),” katanya.

Ia juga mengusulkan kendaraan air, mengingat Kepulauan Anambas yang terdiri atas pulau-pulau dan siap menyediakan biaya operasional terkait dengan kendaraan itu.

Pihaknya telah mengupayakan melalui komunikasi dan audiensi dengan Pemprov Kepri dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait mengenai hal tersebut.

“Kami terus berusaha agar menu kegiatan pembangunan dan rehabilitasi balai KB dapat dibuka oleh BKKBN RI,” demikian Abdul.